PKPI Sumut Gelar Verifikasi Internal Menuju Pileg dan Pilpres 2019

Medan (SIB) -Partai Keadilan dan Persatuan Indonesis (PKPI) Sumut menggelar verifikasi internal Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) untuk persiapan menuju Pemilu  Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2019 guna  memenuhi presidensial threshold.

Hal ini diungkap Ketua Bidang Pemenang Pemilu Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKPI Brigjen Pol (Purn) Bontor Hutapea di hadapan pengurus DPP dan DPK PKPI se-Sumut pada rapat koordinasi dan verifikasi internal bersama DPN PKPI, Kamis (3/8) di Sekretariat DPP PKPI Sumut Jalan Restu Medan Helvetia.

Bontor mengatakan, ada dua agenda besar yang akan dihadapi PKPI, yakni Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Terkait hal itu, DPN PKPI menginstruksikan agar dilakukan verifikasi internal dan koordinasi ke daerah-daerah termasuk Sumut.

"Verifikasi internal sebagai persiapan menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pileg 2019, sekaligus ingin melihat langsung kesiapan daerah-daerah di Sumut.
Hal-hal apa saja yang perlu dibenahi agar PKPI bisa sukses pada Pilkada serentak dan Pileg 2019," ujarnya.

Selain melakukan verifikasi internal, kata Bontor didampingi unsur DPN Iwan Tirta dan Maulana, sesuai intruksi Ketua Umum DPN PKPI Hendro Priyono agar dilakukan evaluasi penjaringan calon anggota legislatif dan evaluasi pemberian dukungan di Pilkada 2018.

Sementara Ketua DPP PKPI Sumut Ir Juliski Simorangkir MM mengatakan, kepengurusan DPK di Sumut sudah 100 persen, tapi pihaknya akan tetap melakukan verifikasi. "Banyak hal yang akan diverifikasi mulai dari kepengurusan, ketersediaan kantor, keterwakilan 30 persen wanita di kepengurusan, jumlah KTA (kartu tanda anggota),"katanya.

Secara pribadi, Juliski mengaku miris melihat kondisi PKPI selama ini masih menjadi partai kelas bawah atau medioker di usia 18 tahun. Namun dibawah kepemimpinan Hendro Priyono, diyakini PKPI akan besar, setidaknya menjadi partai kelas menengah.

"Dengan ketokohan dan jabatan pernah dipegang Hendro Priyono selaku Ketua Umum DPN, diyakini PKPI bisa bersaing bahkan sejajar dengan partai-partai besar yang sudah ada," ujarnya.

Meski demikian, anggota DRPD Sumut ini mengakui tidak mudah mencapai apa yang ditargetkan, tapi butuh kerja keras dari seluruh jajaran. Karena, partai besar berbenah, partai baru bermunculan dengan semangat berapi-api.

"PKPI tidak pasang target muluk-muluk, minimal bisa memenuhi 4,5 persen jumlah suara nasional agar bisa mengirimkan keterwakilan di senayan,"tambahnya.

Juliski juga menegaskan, PKPI di Sumut baik DPP maupun DPK tetap solid dan sudah melakukan persiapan, serta tidak terpengaruh dengan adanya isu dualisme ditubuh PKPI, karena KPU RI sudah menyebut kepengurusan yang diakui memiliki SK Kemenkumham.   
 
"Kepengurusan DPK tidak perlu khawatir dengan persoalan hukum yang sedang berjalan. Pada putusan PTUN tingkat pertama Menkumham diminta mencabut SK Kepengurusan Ketua Umum Hendro Priyono. Tapi Menkumham sudah sepakat untuk mengajukan banding atas keputusan PTUN. Artinya, keputusan itu belum berkekuatan hukum,"ungkapnya. (A03/l)