"Ada Udang di Balik Batu" dalam Manuver Politik Hary Tanoe

Medan (SIB)- Manuver politik Partai Perindo mendukung pemerintahan Jokowi dinilai sebagai upaya untuk mengikuti arus seperti air yang tetap mengalir, walaupun tidak tertutup kemungkinan "ada udang di balik batu". "Selain itu, mungkin saja, Hary Tanoe (HT) mengambil langkah tersebut karena adanya kasus yang menjerat dirinya yaitu menjadi tersangka dalam kasus SMS terhadap jaksa, ujar Pengamat Politik Sumut Drs Shohibul Anshor Siregar MSi kepada SIB via selularnya, Jumat (4/8).

Disebutkannya, HT tampaknya berusaha seperti air, terus mengalir walaupun popularitasnya bisa saja menurun akibat upayanya melakukan manuver politik seperti itu. Dalam pemikirannya, HT mungkin berpersepsi kalau ikut arus pemerintahan Jokowi dan mendukungnya, kasus yang menjeratnya akan berhenti.
Saat ini masyarakat Indonesia sedang "menonton" panggung politik yang sedang berlangsung. Apakah dengan dukungan yang disampaikan HT bersama Perindo ini akan melemahkan pemerintahan Jokowi dari sisi hukum. Artinya, dengan dukungan Perindo terhadap Jokowi, apakah bisa membuat status tersangka HT menjadi berubah. "Itu nanti akan kita lihat," ujar Anshor lagi.

Kasus yang menjeratnya seperti SMS kepada jaksa Yulianto yang diadukan ke polisi sudah membawanya menjadi tersangka. Mampukah dukungan politik yang dilakukan HT terhadap Jokowo melepaskannya dari jeratan hukum, ujarnya lagi. Walaupun dukungan yang dilakukan HT terhadap siapapun merupakan hak politiknya. Semua masyarakat harus menghormati keputusan HT mengalihkan dukungannya kepada pemerintahan Jokowi.

Namun sebagai pengamat politik dan rakyat, Shohibul berharap pemerintah tidak mengaitkan dukungan itu terhadap hukum yang berlaku dengan menghentikan kasus yang sedang dijalani HT. Sah-sah saja partai politik mendukung atau berubah dukungan kapan saja, namun jangan dijadikan alat untuk melemahkan hukum. Rakyat kini sedang menantikan bagaimana kelanjutan dari kasus yang menjerat HT pasca dukungan itu. Apakah hukum akan jadi lemah setelah adanya dukungan politik ke Jokowi atau tidak ada pengaruhnya, sebutnya.

"Apapun urusannya dengan Jokowi, jangan sampai merembet ke kasus hukum yang menjeratnya," ujar Shohibul lagi seraya menyatakan, negara jangan dimain-mainkan apalagi dari segi hukumnya. Hukum harus ditegakkan di negara ini karena hukum memandang sama terhadap siapapun. Jika dukungan politik bisa melemahkan hukum yang ada, maka nantinya penegakan hukum menjadi sirna.

Hal itu juga akan mencoreng nama baik pemerintahan Jokowi dengan nawacitanya. Kalau pemerintahan Jokowi memegang teguh penegakan hukum maka rakyat akan juga akan menilainya. Artinya, hukum tidak boleh ditawar-tawar agar jangan merusak tatanan yang sudah baik, ujar Siregar mengakhiri. (A13/l)