Semua SKPD Harus Bersinergi Mendukung Kawasan Danau Toba Sebagai Pariwisata Nasional

Medan (SIB)- Pembangunan kawasan Ekosistem Danau Toba harus berkelanjutan, terintegrasi dan harus benar-benar menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Hal itu mencuat dalam Rapat Teknis Badan Pengelola Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKP EKDT) dengan Dinas-Dinas di Pemprovsu, stakeholder lainnya,  dan beberapa utusan Pemkab se kawasan Danau Toba sebagaimana dikatakan Ketua Harian BKP-EKDT Ir Ardi Kusno di Grand Antares baru-baru ini.

Ardi Kusno juga mengatakan, dalam konsep "Lake Toba Ecosistem Management Plant (LTEMP) telah disepakati adanya pendekatan ekosistem dalam setiap program apapun untuk membangun Danau Toba, sehingga terdapat keseimbangan berbagai sektor pembangunan. Bahkan Ardi Kusno juga menekankan semua SKPD dalam menggerakkan pembangunan di kawasan Danau Toba harus bersinergi dalam mendukung kawasan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata nasional. Untuk itu, bentuk pencemaran Danau Toba harus dihindari sejak dini, bahkan kalau bisa pencemaran dengan segala sumbernya perlu dievaluasi, tegas Ardi Kusno.

Sementara itu Dr (HC) Ir Masdin Girsang MSi, Kepala Pusdatalibang dan Litbang BKP-EKDT menyatakan bahwa Rapat Teknis ini menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup  Provsu, dan Bappeda Sumut yang memberikan keterangan tentang daya dukung dan daya tampung Danau Toba dan perencanaan pembangunan Ekosistem Kawasan Danau Toba. Dia mengatakan, Dinas Lingkungan Hidup dan BAPPEDA merupakan salah satu motor penggerak pembangunan Danau Toba secara kelembagaan, maka sangat diharapkan dua dinas ini punya program yang bagus, terukur dan bersinergi dengan dinas lainnya.

Dalam paparannya, Dinas Lingkungan Hidup Pemprovsu yang diwakili Umanda Sitanggang mengatakan  bahwa sekitar 75% sumber pencemaran Danau Toba berasal dari sektor perikanan. Keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) adalah akar masalahnya. Sementara 25%  berasal dari sektor kegiatan lainnya. Untuk itu, harus ada solusi secara menyeluruh dalam menyikapi KJA ini dengan tetap memberikan solusi agar mata pencaharian masyarakat jangan sampai putus. Untuk itu, perlu dikedepankan sistem perikanan yang ramah lingkungan di kawasan Danau Toba, tegas Umanda Sitanggang.

Sementara staf BAPPEDA Sumut menjelaskan dari sisi perencanaan pembangunan, semua SKPD  perlu saling bersinergi dan punya planning yang jelas, terukur, dan terkordinasi sehingga hasilnya bisa maksimal. Ke depan, perencanaan pembangunan perlu didukung masyarakat sehingga legitimasi pembangunan semakin bagus. Kemudian konsep  pembangunan sudah saatnya mengacu pada paradigma  pembangunan yang mengedepankan kebersamaan dan ramah lingkungan. Turut hadir dalam pertemuan ini Ketua Komisi Teknis BKP-EKDT Drs Rahmat Karokaro, Kepala Sekretariat  Ir Yusran sebagai Wakil Sekretaris BKP-EKDT. (R4/d)