Komisi E DPRDSU Kecewa, Kabiro Binsos Setdaprovsu Kurang Kooperatif Salurkan Dana Bansos

Medan (SIB)- Komisi E DPRD Sumut kecewa terhadap kinerja Kepala Biro Bina Sosial (Kabiro Binsos) Setdaprovsu, karena tidak kooperatif terkait penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) untuk  pembangunan rumah-rumah ibadah serta kebutuhan ummat beragama. Akibatnya, dari 800 rumah ibadah yang sudah diinventarisasi atau didata sebagai penerima dana Bansos, baru 200 yang disurvei ke lapangan.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi E DPRD Sumut Ir Zahir MAP didampingi anggota Zuliski Simorangkir dan Syahrial Tambunan dalam rapat dengar pendapat dengan staf Biro Binsos Setdaprovsu, Inspektorat Provsu dipimpin Wakil Ketua Komisi E  Ahmadan Harahap, Selasa (8/8) di gedung DPRD Sumut.

Harusnya, lanjut Zahir, Kabiro Binsos Muhammad Yusuf menghadiri RDP untuk menjelaskan kendala tidak terealisasinya penyaluran Bansos agar masyarakat tidak kecewa. "Kalau tidak diakomodir proposal Bansos yang disampaikan masyarakat dan tidak dijelaskan secara transparan. Jangan dibiarkan tanpa kepastian dengan alasan tidak masuk akal," ujarnya kesal.

Demikian halnya Juliski dan Syahrial mengaku kecewa, karena Bansos yang diharapkan masyarakat untuk membangun maupun merehab rumah-rumah ibadah di daerah-daerah tidak diakomodir.

Akibatnya lanjut Juliski, setiap anggota dewan yang melakukan reses, selalu dituding pembohong dan tidak memerjuangkan aspirasi masyarakat. Padahal proposal Bansos untuk rumah ibadah baik mesjid-mesjid maupun gereja-gereja sudah terlalu lama mengendap di Pemprovsu dan tidak direalisasikan, sehingga anggota dewan dianggap pembohong.

Dari catatan yang ada, tambah Zahir, ada 800 rumah ibadah yang sudah masuk daftar inventarisasi penerima dana Bansos. Kemudian 200-300 rumah ibadah di antaranya sudah disurvei oleh Biro Binsos, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya.

"Kalau ditanya kabironya selalu mengelak dan menyarankan dewan mempertanyakan kepada Kabag Agama. Demikian sebaliknya ditanya Kabag Agama, dijawab kewenangannya ada pada Kabiro," tandas Zahir lagi.

Disinggung adanya trauma kasus Bansos yang berurusan dengan KPK, Zahir mengatakan, tidak ada alasan takut terhadap KPK. "Kalau anggaran Bansos itu benar-benar disalurkan, kenapa harus takut. Jangan karena alasan ketakutan, bantuan Pemprovsu untuk rumah ibadah jadi terhalang," ujarnya.

Ahmadan Harahap dalam kesempatan itu menyampaikan rasa kecewanya mendengar  penjelasan Staf Biro Binsos Setdaprovsu  yang melaporkan realisasi Bansos tahun 2017 yang kurang jelas dan transparan. Hal ini menunjukkan kinerja Biro Bansos Setdaprovsu tidak maksimal.

Sementara Sekretaris Inspektorat Provsu T Ahmad Sofyan mengatakan, pihaknya belum melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana Bansos, karena Bansos itu sendiri belum terealisasi. "Apa yang kami awasi, kalau belum disalurkan," ujarnya. (A03/h)