Dari Total Rp4,1 T, Baru 36 Persen Dana Desa Terealisasi di Sumut

Medan (SIB)- Meski sudah memasuki bulan Agustus, baru sekitar 36 persen atau sekitar Rp 1,55 triliun dari total Rp 4,197 triliun dana desa yang terserap di Sumut. Karenanya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara Ir H Aspan Sofian MM mengimbau agar mempercepat proses pengajuan dana desa tersebut ke pemerintah pusat.

"Kita berharap dana desa ini bisa terserap maksimal untuk memicu pembangunan maupun perekonomian masyarakat. Para Kepala Daerahnya mempercepat menerbitkan Peraturan Bupati atau Wali Kota mengenai dana desa ini dan juga setiap Kepala Desa sesegera mungkin menyusun APBDesnya," ujar Aspan kepada wartawan, Selasa (8/8) di Medan.

Lebih lanjut dikatakan Aspan, berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, dari 27 kabupaten/kota di Sumut yang menerima dana desa, setidaknya ada empat kabupaten/kota yang sama sekali belum mendapat penyaluran dana desa tahap pertama yakni Nias Induk, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara (Labura) dan Nias Barat.

"Pencairan tahap pertama waktunya bervariasi, tergantung cepatnya kabupaten/kota yang bersangkutan memenuhi aturan yang ditetapkan. Tapi pada umumnya terealisasi pada Mei lalu. Jumlah yang terealisasi juga bervariasi," terangnya.

Dijelaskan, terkait dana desa ini, pihaknya hanya sebatas mendapat informasi terkait data penyalurannya semata. Sedangkan terkait teknisnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota penerima dana desa dengan pemerintah pusat.

"Paling kita hanya bisa menghimbau agar dana desa ini bisa terserap maksimal. Sedangkan mengenai proses anggaran ini bisa dicairkan dan sampai ke desa, itu menjadi kewenangan pihak terkait tanpa melibatkan kita. Kita hanya menerima laporan saja," pungkasnya.

Seperti diketahui, lanjut dia, tahun 2017 ini terjadi peningkatan signifikan mengenai besarnya dana desa yang diterima kabupaten/kota di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumut dari Rp3,29 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp4,19 triliun pada tahun 2017. Anggaran tersebut diperuntukan bagi 27 kabupaten/ kota dengan total penerima 5418 desa. (A11/q)