Anggota DPRD Medan Minta Wali Kota Pacu SKPD Tingkatkan Daya Serap Anggaran

Medan (SIB) -Ancaman Presiden RI, Joko Widodo terhadap kepala daerah (KDh) yang serapan APBD-nya rendah seharusnya menjadi "cambuk" bagi wali kota/bupati lebih memacu SKPD-nya untuk bekerja lebih keras melayani masyarakat dan menggunakan anggaran yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

"Sanksi yang akan diberikan Presiden RI bukanlah menjadi ancaman kalau KDh melaksanaan pelayaan terhadap masyarakat," ujar anggota DPRD Medan Hasyim SE (PDI Perjuangan), Drs Daniel Pinem (PDI Perjuangan) dan Beston Sinaga (PKPI) kepada SIB, Senin (14/8) usai mengikuti rapat KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) di ruang Banggar. 

Disebutkannya, Jokowi melihat banyaknya kabupaten/kota yang tidak menggunakan anggaran dan memarkirkan anggaranya di bank. Hal ini dinilai Jokowi sebagai kinerja buruk dari KDh yang tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Sebanyak Rp220 triliun anggaran "parkir" di Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun bank-bank lainnya.

Tidak terserapnya anggaran daerah akan mengganggu sistem perekonomian masyarakat, sebab anggaran tersebut diperlukan dalam rangka realisasi pembangunan di daerah, ujar Hasyim lagi. Untuk Pemko Medan, Hasyim mengharapkan agar perintah Presiden RI itu direspon, bukan karena sanksinya namun untuk pelayanan terhadap masyarakat.

Ditambahkan Daniel Pinem, untuk tahun ini saja hingga Agustus, serapan anggaran Pemko Medan masih rendah. Kondisi itu harus terus dipacu agar serapan anggaran bisa lebih tinggi. Hal itu menggambarkan kurang maksimalnya kinerja Pemko Medan dalam melayani masyarakat. Harusnya Pemko Medan secepatnya melakukan pembangunan agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya.'
Lagipula, dana yang sudah dianggarkan itu merupakan program kerja yang sudah dirancang setahun sebelumnya. Proses lelang kerap menjadi salah satu alasan rendahnya serapan anggaran. Untuk itu, harapan para wakil rakyat ini, Pemko Medan harus berpacu dalam mengejar target PAD, dan memaksimalkan serapan anggaran untuk mempercepat pembangunan di daerah ini. Dengan percepatan pembangunan, perekonomian rakyat juga akan terpacu sehingga masyarakat akan sejahtera. (A13/h)