Libatkan Masyarakat Mengelola Dana Desa

Medan (SIB) -Anggota Komisi A DPRD Sumut Rony Reynaldo Situmorang SH mengatakan, untuk menghindari penyelewengan dalam penggunaan dana desa yang dikucurkan pemerintah, sebaiknya masyarakat dilibatkan dalam semua proses pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, agar lebih transparan.

"Transparansi pengelolaan dana desa juga perlu diterapkan agar masyarakat tahu penggunaan dana tersebut. Sebaiknya seluruh masyarakat dilibatkan, guna menghindari penyelewengan oleh oknum-oknum aparat desa," ujar Rony Reynaldo Situmorang kepada wartawan, Selasa (15/8) di DPRD Sumut.

Seperti diketahui, tandas politisi Partai Demokrat Sumut itu,  alasan pemerintah mengucurkan dana desa secara bertahap agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota tapi juga sampai ke desa. Anggaran dana desa diharapkan bisa langsung dimanfaatkan untuk pembangunan desa tanpa melalui proses panjang di pemerintahan kabupaten.

"Jadi  perlu ada perubahan mindset di tingkat desa agar memanfaatkan dana tersebut untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam prosesnya harus melibatkan masyarakat melalui musyawarah. Proses penganggaran dan kegiatan jangan hanya dikuasai elit desa saja, agar dana desa tidak lagi digunakan oknum-oknum aparat desa untuk memperkaya diri-sendiri," katanya.

Rony mengatakan kasus korupsi dana desa di Pemekasan harus jadi pelajaran bagi seluruh aparatur desa di seluruh provinsi. Tahun ini, dana desa dikucurkan sebesar Rp800 juta per desa. Dana tersebut harus diperuntukkan bagi kepentingan desa, jangan sampai digunakan untuk kepentingan kelompok maupun oknum aparat desa.

"Seluruh masyarakat harus dilibatkan, baik pengelolaan anggaran, pengerjaan proyek maupun pengawasan. Di sini hendaknya aparatur desa jangan lagi menggunakan pihak ketiga dalam proyek-proyek pengerjaannya,  sebab kita tahu di desa banyak masyarakat yang menganggur. Tidak ada salahnya kita manfaatkan tenaga mereka," katanya.

Anggota dewan Dapil Simalungun ini berharap, agar masyarakat desa bisa menikmati manfaat dana desa tersebut, sebab mereka yang lebih mengetahui kebutuhan desanya. Misalnya, masalah pemberdayaan lingkungan, jalan-jalan yang rusak dan sebagainya, tentu masyarakat yang lebih faham.

"Tidak seperti selama ini, anggaran yang diajukan ke tingkat kabupaten, sering gagal sehingga tidak bisa dinikmati masyarakat manfaat dana desa seutuhnya. Jadi sekarang kita berharap, dengan adanya dana desa tersebut, masyarakat desa bisa langsung menggunakan anggaran untuk kepentingan desanya," tambah Rony.
Berkaitan dengan itu, Rony mendesak seluruh aparat desa  untuk segera memaksimalkan penggunaan dana desa khususnya di bidang perbaikan infrastruktur, pemberdayaan sumberdaya manusia seperti pelatihan-pelatihan kewirausahawan, pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan dengan melibatkan masyarakat desa.

Selain itu, katanya, aparatur desa juga harus mengumumkan dana desa yang diterima di kantor kepala desa baik jumlah penerimaan, penggunaan, perancangan, hingga laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Hal ini sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana desa dari aparatur desa, sehingga masyarakat dapat berperan sebagai pengawas pengelolaan dana desa.(A03/d)