Menambah Kelas Baru Setelah Penerimaan Reguler, Melanggar Aturan

Medan (SIB) -Tingginya minat masyarakat untuk masuk ke suatu sekolah tidak boleh menjadi alasan untuk menambah kelas dan menerima murid baru. Itu sudah melanggar aturan yang ada dan disinyalir merupakan kebijakan sekolah dengan alasan yang tidak jelas.

"Komisi B DPRD Medan akan menjadwalkan peninjauan ke sekolah yang melakukan penambahan kelas tanpa sepengetahuan anggota dewan," ujar anggota Komisi B DPRD Medan, H Asmui Lubis SpdI kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (14/8) seraya mengatakan pihaknya akan mempertanyakan alasan penambahan itu.

Disebutkannya, penerimaan SMP Negeri di Medan memiliki mekanisme secara rayonisasi dan bina lingkungan. Kalau ada rencana penambahan kelas, harusnya jauh-jauh hari dibicarakan dan disampaikan ke DPRD Medan dan Dinas Pendidikan. Kalau tidak ada pembicaraan sebelumnya, patut dipertanyakan alasan penerimaan siswa tambahan tersebut.

"Apalagi kalau ada kutipan terhadap siswa dengan alasan pembangunan gedung baru atau apapun namanya terkait penambahan kelas tersebut, bisa disebut sebagai pungutan liar (Pungli)," ujarnya seraya menyatakan segala bentuk kutipan di luar aturan yang berlaku bisa disebut Pungli.

Begitu juga dengan kebijakan yang melibatkan siswa dari segi dana, menurutnya harus dibicarakan dulu dan disampaikan laporannya ke DPRD Medan, baru dijalankan. "Jangan nanti setelah menjadi masalah dan ada orang tua yang mengadu keberatan dengan kebijakan itu, pihak sekolah baru sibuk mengklarifikasinya," ujar Asmui.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Medan Maruli Tua Tarigan saat ditemui secara terpisah mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak sekolah yang melaksanakan penambahan kelas tersebut. Pihaknya juga akan memanggil pihak SMPN 7 Medan yang melakukan penambahan 1 kelas setelah penerimaan regular. (A13/q)