Pemprovsu Segera Susun Ranperda Penanggulangan dan Pencegahan Narkoba

Medan (SIB) -Meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara (Sumut) menjadi ancaman serius yang harus segera disikapi Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu). Apalagi berdasarkan survei BNN dan Puslitkes UI tahun 2015, Sumut merupakan peringkat 2 provinsi dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia setelah DKI.

Untuk membentengi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba tersebut, perlu ada upaya serius Pemprovsu beserta stake holder terkait. Bahkan Pemprovsu telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk penanggulangan dan pencegahan daerah.

Hal ini dikatakan  Wakil Gubernur Sumut Dr Hj Nurhajizah Marpaung SH MH dalam sambutannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema, Permasalahan Darurat Narkoba Ditinjau dari Aspek Keselamatan Bangsa, di ruang Beringin Lantai VIII Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan Selasa (15/8).

"Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan dan pencegahan bahaya narkoba sebelumnya beberapa langkah telah dilakukan Pemprovsu. Saat ini kita juga sedang menyusun rancangan Perda," ujar Wagubsu.

Dikatakan Nurhajizah menindaklanjuti imbauan Presiden Jokowi bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba dan perlu dilakukan upaya serius oleh pemerintah daerah, Pemprovsu telah melakukan berbagai upaya di antaranya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4 GN) melalui Peraturan Gubernur (Pergub) No 30 Tahun 2015 di Provinsi Sumut dan pembentukan tim penyusun naskah akademis rancangan peraturan daerah terkait program P4GN.

Dia mengatakan, secara simultan Satgas P4GN ini telah terbentuk di 11 kabupaten kota di Sumut di antaranya Medan, Labuhanbatu, Sergai, Langkat Madina, Deliserdang, Tebingtinggi dan Gunung Sitoli.

Selain itu, lanjut dia, Pemprovsu telah membuat MoU dengan Kapoldasu, Pangdam I/BB yang melibatkan pengusaha dalam rangka mengubah daerah rawan kejahatan narkoba di wilayah pesisir pantai, menjadi wilayah bersih dan aman dari kejahatan narkoba. Salah satunya dengan mengaktifkan kegiatan masyarakat yang positif dengan dibantu melalui dana sejumlah perusahaan-perusahaan di Sumut melalui dana CSR.

Selain itu, katanya, Pemprovsu juga dinilai aktif menggelar bimbingan teknis (Bintek) maupun sosialisasi terkait bahaya narkoba pada tahun 2017, yang dilaksanakan di sejumlah kabupaten/kota di Sumut. "Atas upaya yang dilakukan Pemprovsu, beberapa waktu lalu gubernur kita mendapat penghargaan dari Presiden Joko Widodo saat peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2017 yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 13 Juli 2017 lalu di Plaza Tugu Api Pancasila Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Nurhajizah juga menyampaikan, bahwa kondisi geografis Sumut yang memiliki sejumlah pintu masuk baik dari jalur air, darat dan udara dengan negara tetangga serta didukung dengan jumlah penduduk yang mencapai 14 juta jiwa memang menjadi lahan yang empuk bagi pengedar narkoba. Karenanya, Wagubsu berharap melalui FGD yang dipelopori Kementerian Pertahanan RI nantinya dapat melahirkan sebuah rekomendasi yang bermanfaat bagi penanggulangan dan pencegahan peredaran narkoba di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Tim Peneliti dari Kementerian Pertahanan Dr Ernalem Bangun mengatakan, letak yang strategis dan penduduk yang besar menjadi alasan para pengedar narkoba membidik Indonesia. Bahkan saat ini Indonesia menduduki peringkat pertama tersangka narkoba terbesar di Asean.

"Upaya pemberantasan belum dapat memenuhi harapan untuk menekan peredaran narkoba. Berdasarkan penelitian kita di berbagai daerah seperti di Jakarta, Samarinda, Batam dan Jogya kita dapatkan informasi dari pemicu meningkatnya narkoba karena berbagai faktor, di antaranya adanya ketidakharmonisan di dalam keluarga, pergaulan kelompok sebaya, kurangnya pengetahuan tentang bahaya dan hukuman dari penyalahgunaan narkoba, sikap acuh tidak acuh masyarakat terhadap peredaran narkoba, dan banyaknya jalur transportasi ilegal baik darat, udara, laut, dan bebasnya visa kunjungan warga negara asing," ujarnya.

Saat ini, lanjut Ernalem, bahwa petugas belum dapat menyentuh bandar besar ataupun produsen narkoba di luar negeri karena terputusnya jaringannya. Selain itu peredaran narkoba malah tumbuh subur di Lapas dan meningkatkan status seorang napidana dari yang sebelumnya sebagai pemakai menjadi Bandar. "Strategi potensial untuk narkoba adalah menitikberatkan pencegahan, prefentif bukan kepada kuratif. Kami berharap penelitian kami ini akan menyumbangkan pikiran dalam menyelesaikan, paling tidak meminimalisir narkoba. Kami sebagai institusi di lembaga pertahanan akan memberikan masukan. Untuk itu kami mengharapkan masukan di FGD ini terkait kondisi di sini dan juga upaya-upaya yang telah dilakukan," pungkasnya.(A11/d)