Ketua DPRD Minta Pemko Medan Prioritaskan Anggaran untuk Warga Miskin

Medan (SIB)- DPRD Medan minta Pemko memprioritaskan anggaran untuk warga miskin di APBD, untuk itu data besarnya jumlah warga miskin harus benar-benar sesuai realita atau kondisi di lapangan. Permintaan itu dikatakan Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH kepada wartawan, Senin (21/8).

Dikatakannya, data versi Pemko mencatat penduduk miskin Kota Medan 8% dari jumlah penduduk. "Jumlah penduduk Medan 2.400.000 jiwa, kalau dikali 8% berarti sekitar 192.000 jiwa penduduk Medan yang miskin," kata Henry Jhon.

Namun, lanjut Henry, data tersebut berbeda dengan data Kementerian Sosial (Kemensos)  yang mencatat jumlah penduduk miskin Medan 21% atau sekitar 504.000 jiwa. Beda lagi menurut data pengguna BPJS Mandiri sekitar 800.000 jiwa atau sekitar 40%. "Kita minta data tersebut harus dikaji ulang, berapa sebenarnya jumlah penduduk miskin Kota Medan, harus dicocokkan dengan data yang lain, kenapa ada perbedaan yang signifikan," ucap Politisi PDI Perjuangan ini.

Kemudian lanjut dia, dewan meminta kepada Pemko menjelaskan, di sektor-sektor mana saja penduduk miskin tersebut. Soalnya, wali kota menetapkan ada 42 kelurahan terkumuh di Medan. Dia melihat komposisi belanja langsung (pembangunan) dan belanja tidak langsung (gaji pegawai) sudah proporsional yakni 64,85% belanja langsung dan 35,15% belanja tidak langsung. Namun legislatif meminta sebagian besar di dinas mana saja pembangunan tersebut.

"Anggaran pembangunan pasti lebih banyak di Dinas PU Bina Marga dan di bagian umum. Tapi untuk menurunkan angka kemiskinan kota, anggaran Dinas Koperasi dan UKM harus diperbesar. Itulah yang kami kritisi. Di Dinas Koperasi dan UKM anggarannya hanya Rp 6,3 miliar, di Distanla (Dinas Pertanian dan Kelautan) hanya Rp 15,9 miliar, inikan tidak signifikan mengurangi kemiskinan," terangnya.

Padahal kaita Henry, Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2016 dan nomor 3 tahun 2016 tentang peningkatan sektor perikanan dan kelautan, pemerintah pusat meminta supaya digerakkan kegiatan-kegiatan terkait perikanan dan kelautan. "Diminta supaya Pemko Medan menyesuaikannya dengan Inpres tersebut supaya ada efek untuk menurunkan jumlah kemiskinan. Kemudian anggaran kemiskinan diarahkan di 42 kelurahan terkumuh supaya tidak kumuh lagi. Jangan kita bangga dengan kekumuhan itu, secepatnya mesti kita tuntaskan kekumuhan tersebut," terangnya.

Selain itu, lanjut dia, terkait pembinaan PKL selama ini anggarannya masuk di Satpol PP dan Dinas Perdagangan. Dewan meminta agar satu pintu di Dinas Koperasi dan UKM. Jika ada rencana penertiban PKL terlebih dahulu ada pendekatan persuasif. Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Satpol PP harus sudah menyiapkan penampungan yang diterima pedagang sebelum digusur.

"Perusahaan Daerah masih merugi, hanya PD pasar yang sudah untung Rp 170 juta per Juli 2017, tahun 2016 lalu tetap rugi. Sedangkan PD Pembangunan dan Rumah Potong Hewan dari tahun lalu sampai sekarang tetap rugi. RSU Pirngadi juga sudah ditinggalkan warga Medan, ini terkait Dirutnya belum definitif, ini harus disikapi wali kota untuk menunjuk Dirut yang definitif supaya pengelolaannya lebih fokus," tuturnya. (A10/d)