Medan (SIB)- Pemko Medan diminta membongkar bangunan-bangunan di kawasan pusat jajanan atau kuliner Merdeka Walk untuk kembali difungsikan sebagai ruang terbuka hijau dan taman kota yang modern.
Hal tersebut ditegaskan F-PDIP DPRD Medan melalui juru bicaranya Boydo Panjaitan dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Ranperda tentang Pertanggung-jawaban APBD 2016, Rabu (23/8).
Desakan pembongkaran bangunan-bangunan di Merdeka Walk itu karena PT Orange Indonesia Mandiri (PT OIM) selalu pengelola menunggak retribusi sewa tanah ke kas Pemko Medan hingga Rp1,9 miliar.
Untuk itu, kerjasama Pemko Medan dengan PT OIM sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian No 511.3/11297 dan 007/OIM/VII/2004 tertanggal 27 Juli 2004 perihal pengelolaan lokasi sisi barat Lapangan Merdeka didesak supaya ditinjau kembali dan segera ditutup. Ditambahkan Boydo, kerjasama itu tidak berpengaruh pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pos retribusi daerah.
F-GOLKAR
Sementara itu, F-Partai Golkar DPRD Medan melalui jubirnya H Adlin Tambunan ST MSP mengatakan realisasi PAD Pemko Medan tahun 2016 hanya 78,47 persen dari target sehingga itu dinilai tidak wajar. Sementara bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2015 sebesar 84,40 persen dari target anggaran yang ditetapkan, maka persentase pencapaian pendapatan tahun 2016 itu malah menurun. "Ada beberapa sektor penerimaan pada PAD yang seharusnya surplus, malah dalam realitanya tidak mampu mencapai target," ujarnya lagi.
Ditambahkannya, dari penerimaan retribusi parkir di pinggir jalan umum, walaupun ada peningkatan dari TA 2015, namun itu masih sangat kecil bila dibandingkan dengan Dzulmi Eldin potensi yang ada. TA 2016 hanya terealisasi sebesar Rp20,8 miliar dari target sebesar Rp26,3 miliar. F-Partai Golkar berpendapat adanya indikasi kebocoran anggaran yang sangat signifikan," ucap Adlin.
Berdasarkan pengamatan di lapangan dan dari beberapa sumber yang layak dipercaya, bahwa perputaran kendaraan roda dua dan roda empat di Kota Medan per harinya mencapai 1 juta unit lebih. "Jika 100 ribu unit saja parkir dan rata-rata biaya parkir dikutip Rp1.000/unit dikalikan 26 hari kerja, berarti uang yang terkumpul Rp2,6 miliar/bulan dan untuk satu tahun dikalikan 12 bulan, totalnya mari sama-sama hitung," beber Adlin mencurigai besarnya dugaan kebocoran.
Diketahui, PAD dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam struktur APBD merupakan salah satu sisi yang paling penting, terutama peranannya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun pelayanan umum kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemko Medan selama TA 2016 belum melakukan langkah-langkah yang konkrit dan tegas terhadap penetapan prioritas kebijakan yang telah diprogramkan dalam upaya peningkatan PAD.
Untuk Pajak Daerah hanya terealisasi 84,56 persen, sementara Retribusi Daerah hanya mencapai 51,53 persen. F-Partai Golkar mengimbau Wali Kota Medan agar selalu mengevaluasi SKPD yang tidak dapat merealisaikan pendapatannya.
F-PAN
F-PAN DPRD Medan melalui juru bicaranya, Kuat Surbakti juga menduga masih ada kebocoran pendapatan Kota Medan. Keseriusan dan kesiapan dari aparat Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan di dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya disoroti F-PAN dalam hal meningkatkan PAD dari retribusi daerah serta melakukan pengawasan.
"Menurutnya, banyak sekali bangunan yang berdiri tidak ada IMB-nya dan tidak sesuai IMB yang dikeluarkan. Berdasarkan dokumen yang kami terima, melalui retribusi daerah terealisasi hanya 34,19 persen atau sebesar Rp43 miliar lebih dari target sebesar Rp128 miliar lebih. Sebagai informasi, di tahun 2014 saja dinas ini sudah membukukan pendapatan sebesar Rp101 miliar, dan di tahun 2015 sebesar Rp125 miliar," ujarnya lagi.
F-GERINDRA
F-Gerindra melalui juru bicaranya, Godfried Effendi Lubis minta kepada Wali Kota Medan untuk memberikan sanksi tegas kepada para Kepala SKPD yang tidak menjalankan aturan dengan baik.
Hal ini mengingat, banyaknya Kepala SKPD yang tidak mampu bekerja maksimal dalam mencapai target PAD, sehingga mengakibatkan realisasi pendapatan tahun 2016 hanya mencapai Rp4,3 triliun yang terdiri dari PAD Rp1,5 triliun dan pendapatan transfer dari pusat Rp2,7 triliun.
DPRD Medan juga meminta kepada Pemko untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah khususnya terhadap pendapatan daerah.
Dalam pemandangan umumnya, F-Gerindra juga memberikan catatan terkait kinerja SKPD di Pemko Medan yang harus segera diperbaiki yakni, Dinas Pendidikan diminta melakukan peningkatan tenaga pendidik secara merata dan Dinas Kesehatan agar menambah Puskesmas Pembantu di setiap kelurahan.
Selanjutnya, persoalan drainase dan masalah banjir yang belum optimal dilakukan. Ini secara nyata masih seringnya banjir di beberapa titik jalan di Medan. "Bila terjadi hujan sebentar saja sudah tergenang air. "Serta masalah jalan kota Medan yang masih banyak berlubang yang harus mendapat perhatian jajaran SKPD dan Pemko Medan," ujarnya. (A13/d)
