Ijazah SMA/SMK 2016/2017 Belum Dibagikan

Medan (SIB) -Ketua Gabungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indonesia (GP Tendik) Sumut  Drs FJ Pinem MSc MPd minta Gubsu meninjau jabatan  Kadisdik Sumut , karena menurut Pinem dalam merekrut Kepala UPT di 17 Kabupaten/Kota dan 51 Kepala Seksi ada dugaan sarat dengan KKN.

"Seharusnya pengangkatan itu diprioritaskan dari ASN yang bertugas di Disdiksu, karena sudah banyak yang memenuhi syarat. Kini ASN Disdiksu hanya menunggu, membuat kinerja mereka menurun,kata Pinem di Medan, Minggu (27/8).

Dikatakan Pinem, dengan dilimpahkannya urusan SMA/SMK ke provinsi, seharusnya Sumut bertanggungjawab dengan segala konsekwensinya, termasuk pembayaran honor guru yang sampai kini belum dibayar, dan disuruh menjadi beban  kabupaten/kota.

Demikian pula dengan ijazah SMA/SMK 2016/2017  belum dibagikan ke siswa, sehingga banyak terkendala untuk melamar di BUMN, PNS, atau merantau. Juga dalam penerimaan peserta didik baru, yang berbasis computer (UNBK) dengan berbasis kertas dan pensil (UNKP)  , disamakan, padahal lulusan computer nilainya lebih rendah. Kebijakan berdampak sekolah swasta terancam gulung tikar karena ketiadaan siswa.

Juga kata Pinem, kualitas pendidikan Sumut jalan di tempat." Kadis harus jemput bola, tidak boleh menunggu saja," katanya. (A01/l)