Tuntut Ganti Rugi Penggusuran, Puluhan Warga Unjuk Rasa di Stasiun KA Belawan

Belawan (SIB) -Puluhan warga Belawan yang selama ini bermukim di pinggiran lintasan kereta api di kawasan Jalan Stasiun Belawan, Senin sore (28/8) unjuk rasa damai di depan pintu utama Stasiun Kreta Api, Belawan.

Selain melakukan orasi para pengunjuk rasa juga membawa spanduk dan poster di antaranya dengan tulisan "Hentikan Penggusuran" dan "Jangan Korbankan Kami Demi Kepentingan Pengusaha".

Mereka menuntut agar pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) membayar ganti rugi bangunan rumah mereka yang dalam waktu dekat akan digusur atau dirubuhkan dengan dalih untuk penertiban..

"Kami akan melakukan perlawanan jika tidak diberikan ganti rugi atas penggusuran yang dilakukan PT KAI," teriak salah seorang pengunjuk rasa.

Salah seorang warga, Sulais Taufik yang mewakili pengunjuk rasa kepada wartawan mengatakan, penggusuran yang dilakukan pihak PT KAI terhadap mereka sangat tidak manusiawi, karena tidak didahului sosialisasi.

"Kami membangun rumah atas izin PT KAI dan membayar mulai dari enam ratus ribu rupiah sampai satu juta delapan ratus ribu rupiah setiap tahun. Jadi kami bukan sebagai penggarap, kami juga membayar PBB atas lahan yang kami tempati," ujar Sulais Taufik kepada wartawan.

Ia juga mengatakan, PT KAI seharusnya memberikan penjelasan, apa dasar penggusuran kepada masyarakat dan jika untuk penambahan jalur kereta api, mereka siap mendukung, tetapi pihak PT KAI harus memberikan ganti rugi sesuai kondisi bangunan rumah warga.

Disebutkannya, dalam proses penggusuran tersebut ada sejumlah oknum didampingi sejumlah oknum aparat mendatangi dan meminta  menandatangi kertas kosong serta menakut-nakuti warga, jika menolak rumah mereka akan dirubuhkan dengan alat berat.

Menyikapi aksi unjuk rasa tersebut, sejumlah perwakilan warga sempat melakukan pertemuan dengan unsur pimpinan Stasiun Kereta Api, Belawan. Namun dalam pertemuan tersebut, belum ada keputusan, karena Kepala Stasiun Belawan disebut tidak memiliki wewenang memenuhi tuntutan warga.

"Kami minta agar penggusuran ditunda, tapi belum ada keputusan, dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan antara pihak PT KAI, DPRD Medan dan masyarakat," ujar Sulais Taufik.(A8/c)