Pimpinan Lembaga Gerejawi Sumut Dukung Pemerintahan Jaga Kerukunan dan Kondusivitas Bangsa

Medan (SIB)- Pimpinan Lembaga Gerejawi Sumut mengeluarkan pernyataan bersama mendukung pemerintahan untuk menjaga kerukunan kehidupan berbangsa, khususnya dalam berorganisasi serta kelangsungan kondusivitas kehidupan di Tanah Air.

Delapan - dari 11 aras nasional - gerejawi di Sumut yang mengeluarkan pernyataan itu adalah Uskup Agung Medan Mgr Dr AB Sinaga OFMCap dari Keuskupan Agung Medan (KAM), Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Sumut Bishop Darwis Manurung STh MPSi, Ketua PGPI Sumut - NAD Pdt Dr Paul Wakkary, Ketua  PGLII Sumut - Aceh Pdt Eddy Prayitno, Ketua Gabungan Gereja Baptis Indonesia Sumut Pdt Dr Alex Stevanus Ginting, Pimpinan Gereja Bala Keselamatan Sumut - NAD Mayor Pauli Pohan, Pimpinan Gereja Orthodoks Indonesia Bagian Barat Pater Dr CP Manalu, Ketua Sumatera Berdoa JA Ferdinandus.

Dalam pertemuan di Medan, Sabtu, (2/9), Ketua Umum Pengurus Forum Komunikasi dan Konsultasi Gerejawi Sumut Pdt Dr Jamilin Sirait didampingi Plt Sekretaris Umum Pdt Hotman Hutasoit MTh, Pdt NP Sitorus MTH dan JA Ferdinandus menyebut pernyataan tersebut dikeluarkan sehubungan sejumlah pertanyaan yang datang dari lembaga di masyarakat, mulai dari TNI/Polri, pemerintahan sipil dengan sepak terjang di lembaga yang mengklaim bagian dari gereja. "FKKGSU sudah menjelaskan pada semua pihak, hanya forum inilah untuk level provinsi yang ada. Soal yang lain, FKKGSU tidak mengenal dan pastinya tidak bertanggung jawab dengan sepak terjangnya," jelas Pdt Jamilin Sirait.

Menurut mantan Ketua PGI Sumut itu, pihaknya tidak berwenang melarang berdirinya organisasi gerejawi di Sumut. Tetapi, dalam konteks organisasi antargereja, sudah ada wadahnya yakni masing-masing pimpinan gereja-gereja aras nasional dan nonaras nasional di Sumut, sudah bersepakat bahwa hanya ada satu organisasi antargereja di Sumut yang sudah bermitra dengan seluruh unsur pemerintahan seperti merayakan Natal Oikumene dan Paskah Oikumene. "Para pimpinan organisasi gereja di Sumut telah bersepakat berhimpun di FKKGSU sebagai bagian kesatuan yang membangun bangsa bersama pemerintah dan semua komponen bangsa," tambah Pdt Hotman Hutasoit.

JA Ferdinandus menambahkan, dalam kehidupan gerejawi ada yang dinamakan Trilogi Kerukunan, yakni gereja dan jemaat punya tanggung jawab dalam kehidupan yang harmonis dan rukun. "Sesuai dengan landasan filosofi dalam Trilogi Kerukunan, gereja-gereja yang berada dalam aras nasional itu, berkomunikasi dan konsultasi di FKKGSU. Pastinya, tak ada yang lain selain FKKGSU," tegasnya sambil mengurai secara nasional ada Forum Umat Kristen Indonesia (Fukri) yang bermitra dan berkonsultasi dengan Kemenag RI. Di Sumut ya ini, FKKGSU yang bermitra dengan pemerintah provinsi dalam perayaan hari besar agama hingga terlihat betapa satu-padunya unsur pimpinan agama dengan jemaatnya dan dengan pemerintah. "Itulah bagian dari Trilogi Kerukunan," tegasnya.

Pernyataan tersebut dikirim ke Gubsu, Ketua DPRD Sumut, Kapoldasu, Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik Sumut, Kakanwil Kemenkumham Sumut, Kakanwil Kemenangsu, pimpinan gereja-gereja di Sumut, pimpinan lembaga gerejawi Sumut.

Dalam pernyataan dua halaman tersebut ditegaskan, bila ada pihak lain yang mengklaim sebagai lembaga gerejawi tingkat provinsi itu tidak ada hubungan dengan FKKGSU. "Pernyataan ini diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam menyikapi kondisi ril gereja-gereja di Sumut," tutup pernyatan tersebut. (R10/c)