FKUB dan Pemuka Lintas Agama di Medan Desak Konflik di Myanmar Dihentikan

Medan (SIB)- Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Medan dan sejumlah pemuka serta tokoh lintas agama menggelar pertemuan di Hotel Dharma Deli Inn Jalan Putri Hijau Medan untuk membahas konflik Rohingya di Rakhine, Myanmar, Selasa (5/9) sore.

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua FKUB Kota Medan Palit Muda Harahap, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan Prof Mohammad Hatta, Ketua Majelis Budhayana Indonesia (MBI) Sumut Edy Suyono, Ketua MBI Kota Medan Sutopo, Sanggah Agung Indonesia (Sagin) Sumut Bante Thitav Wangso, Wakil Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Medan, Selwa Kumar, Anggota MUI Kota Medan Masri Sitanggang dan Kasat Intel Polrestabes Medan AKBP B Siallagan.

Pertemuan itu disepakati akan dibentuk Komite Kemanusiaan untuk Rohingya, yang nantinya dapat bertindak secara konkrit dan menjadi presure bagi pemerintah Myanmar untuk menghentikan tindakan kekerasan. Diharapkan pertemuan tersebut untuk memererat kerukunan umat beragama di Medan, dimana saat ini diterpa isu pembantaian Rohingya.

"Api yang membakar suatu tempat secara matrealis tidak mengenai kita. Tapi secara rasa, panasnya mengenai dimana-mana. Seperti itulah yang terjadi di Myanmar, yang menjadi duka mendalam bagi umat Islam," kata Ketua MUI Kota Medan, Prof Dr Muhammad Hatta.

Kekejaman dan kebengisan yang dilakukan Pemerintah Myanmar harus segera dihentikan. Terpenting lagi, meredam tindakan kekerasan yang berpotensi merusak perdamaian dan kerukunan antar umat beragama di dunia, khususnya di Kota Medan.

"Secara kewilayahan kita jauh, api yang ada tidak menimbulkan gejolak. Tapi perasaan yang dialami saudara kita di sana juga kita rasakan. Dan aksi untuk menyelesaikannya harus disalurkan dengan baik dan benar. Krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Myanmar, harus dihadapi tindakan konkrit. Seperti yang dilakukan pemerintah RI yang telah mengirimkan Menlu ke Myanmar. Desakan untuk melakukan boikot dan mengisolir Myanmar dari pergaulan dunia internasional merupakan pilihan yang harus ditempuh dalam menyelesaikan konflik di sana," ujarnya.

Penyelesaian konflik sambungnya, tidak cukup ditempuh melalui jalur diplomasi saja. Yang paling penting, bagaimana mendesak pemerintah agar segera membuka akses ke Myanmar. "Supaya semua elemen bisa turun langsung ke sana untuk membantu mengurai konflik kemanusiaan yang tak pandang buluh ini," katanya.

Sementara itu dari perwakilan SGI Sumut, Bante Thitav Wangso mengaku pihaknya sangat prihatin dan mengutuk tragedi kemanusiaan yang melanda etnis Rohingnya. Dijelaskannya, dalam ajaran Buddhis, seorang Biksu harus mematuhi 227 peraturan menurut keyakinan mereka. Jika salah satu peraturan tersebut dilanggar, apalagi sampai terlibat menghabisi nyawa sesama (manusia-red), bisa dipastikan tidak lagi dianggap sebagai Biksu.

"Saat ini kami juga sedang mencari akses. Umat Budha Indonesia tidak menghendaki apa yang terjadi di Myanmar," ungkapnya.

Sementara itu Kasat Intel Polrestabes Medan AKBP B Siallagan mengimbau supaya menyampaikan aspirasinya di depan umum, tetap memegang prinsip damai. Meskipun menyampaikan aspirasi dilindungi Undang-Undang situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi tanggungjawab bersama harus diutamakan.

"Muslim yang ada di Sumut, khususnya Kota Medan pasti merasakan apa yang dirasakan warga Rohingya. Jadi, kita juga harus tetap menjaga kerukunan umar beragama serta tetap menjaga kekondusifan," imbaunya. (A16/h)