Hindari Pemalsuan, Pengurus Pemuda Panca Marga Wajib Legalisir SK Pejuang Orangtuanya

Medan (SIB)- Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Markas Daerah (Mada) PD II Sumut Irwan Sembiring menginstruksikan seluruh pengurus PPM di Sumut untuk melegalisir Surat Keterangan (SK) Pejuang orangtuanya ke instansi terkait. "Cara tersebut, selain mengindahkan instruksi Pengurus Pusat (PP) PPM, juga menghindari pemalsuan SK Pejuang, yang ditengarai kemungkinan ada," ujarnya di Medan, Rabu (6/9), usai mendampingi Wakil Ketua PP PPM Widodo Cak Wid, Niel Adriansyah, Iskandar 'Agam' Marpaung dan Yudo Satria.

Menurutnya, sesuai perundang-undangan, pejuang di setiap eranya di Indonesia, beroleh hak kesejahteraan sosial dari Pemerintah Republik Indonesia. Untuk menerima tunjangan dimaksud, lanjut Irwan Sembiring, harus menunjukkan SK Pejuang yang dikeluarkan instansi terkait. "Kalau di level daerah tentu di Kodim, Korem atau Kodam dalam hal ini Binvet-nya," tambah Iwan sambil menyebut orangtuanya yang menjabat Ketua DHD 45 memiliki SK Pejuang yang dikeluarkan Panglima ABRI (pada masa itu -red).

Menurutnya, jika belum memiliki SK Pejuang, masih dapat diurus dengan syarat dan ketentuan seperti yang digariskan instansi yang berwenang. "Cara ini dimaksudkan sebagai bagian dari konsolidasi PPM sebab organisasi orangtua kami (baca: Legiun Veteran Republik Indonesia - LVRI) juga punya aturan yang sama dan sudah tertib administrasi," jelasnya.

Menurutnya, PPM Sumut bakal menggelar rapat pimpinan di mana penyosialisasian meleges SK Pejuang menjadi satu pokok keharusan. "Tadi, dalam pertemuan dengan Wakil Ketua PP PPM pun digariskan hal tersebut," jelas Irwan Sembiring.

Agenda Widodo Cak Wid di Sumut, selain untuk urusan PPM juga pembinaan pencak silat dalam maksud meningkatkan kualitas, khususnya prestasi dalam kompetisi sekawasan. (R10/h)