Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Rabu, 07 Oktober 2026

Banjir di Medan Terjadi Berulang Akibat Proyek Abaikan Perencanaan dan Topografi

- Kamis, 20 September 2018 12:47 WIB
331 view
Medan (SIB)- Konsultan senior jasa konstruksi pengairan di daerah ini menilai banjir yang masih terus berulang dari tahun ke tahun di Kota Medan, dengan volume yang cenderung meningkat, antara lain karena proyek-proyek fisik penanganan banjir selama ini terkesan mengabaikan aspek topografi Kota Medan sekitarnya, khususnya pada radius yang menjadi lintasan sumber arus banjir.

Drs Nelson D Malau dari Dewan Pertimbangan Perkindo (Persatuan Konsultan Indonesia) Sumut menyatakan, para pakar maupun praktisi lingkungan dan konstruksi sejak jauh-jauh hari sudah mengingatkan, bahwa Medan sudah kian rawan darurat banjir sehingga harus diantisipasi dengan solusi teknis yang cepat dan tepat, mulai dari proses perencanaan yang matang.

"Masalah banjir di Medan ini memang tampak ironi. Sudah banyak sarana yang dibangun seperti kanal tengah kota yang dikenal dengan Kanal Marindal, ada bendungan khusus Sei Deli di lintasan Avros-Polonia, dan saluran primer (floodway) yang tembus bermuara ke Percut. Tapi kenyataannya banjir masih terus terjadi. Jadi, instruksi Gubsu Edy Rahmayadi untuk segera memetakan objek atau sungai-sungai yang rawan banjir, merupakan langkah cepat dan tepat yang harus diapresiasi. Upaya ini yang tak dilakukan para kepala daerah terdahulu," ujar Nelson Malau kepada pers di kantornya, Selasa (18/9).

Secara khusus, Nelson yang mantan Ketua Umum Perkindo Sumut itu menyebutkan, hingga kini masih ada sejumlah faktor penyebab banjir rutin di Kota Medan, antara lain sistem drainase kota yang tidak memadai karena tak mampu menampung arus luapan banjir, faktor vegetasi dan aksi reboisasi yang minim pasca perambahan hutan di kawasan hulu kota, tingkat resapan air yang kian minim akibat daerah resapan air (DRA) sekitar kota mayoritas sudah berubah fungsi menjadi pemukiman dan areal bisnis. Selain itu, kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Medan yang hingga kini masih di bawah 10 persen, sementara Perpres 26 tahun 2008 menetapkan RTH kota minimal 30 persen dari luas wilayah kota. 

Itu berarti, dari 265,10 kilometer persegi luas Kota Medan harusnya mengalokasikan lahan hampir 80 ribu kilometer persegi untuk RTH dan DRA. Sedangkan saat ini, RTH Kota Medan (berdasarkan ekspos pihak Pemko Medan 2016 lalu) masih berkisar 7,5 persen atau kurang dari 20 ribu hektare. Sehingga, dengan kondisi luasan areal rawan genangan pada lintasan 90 titik lokasi rawan banjir itu, kota Medan sudah semakin rawan terhadap banjir besar.

"Kota Medan sejak dulu sudah rawan banjir. Hujan sebentar saja kota ini sudah terendam dan itu tanda kota ini juga sudah mengarah ke posisi darurat banjir. Ironisnya, banyak sarana atau objek kendali banjir tampak mengabaikan faktor topografi, misalnya dibangun pada garis yang lebih tinggi dari permukaan kota. Lihat saja, posisi kanal Marindal itu justru tampak di posisi atas Sei Deli. Ini kan berarti air kanal itu akan tercurah ke permukaan kota, bukannya air genangan atau banjir kota yang masuk ke kanal untuk tersalur dan terbuang melalui kanal atau sungai itu," katanya prihatin.

Hal senada juga dicetuskan pakar geologi Ir Jonathan Ikuten Tarigan, bahwa peristiwa banjir rutin di Medan selalu terbilang dengan kondisi 'sungai meluap' karena sungai-sungai besar dan kecil yang melitasi Kota Medan tak mampu lagi menampung arus dan volume air dari curahan hujan berintensitas tinggi maupun dari arus kiriman arah hulu.

"Dulunya sempat ada wacana dua tindak prioritas penanganan banjir, yaitu: bongkar dan fungsikan kembali riol-riol raksasa yang dulu dibangun dengan biaya puluhan miliar. Tapi hal itu tak direspon karena alasan efektifitas. Lalu, ada proyek normalisasi sungai, tapi hasilnya masih seperti sekarang terus. Bangun kanal, masih banjir juga. Langkah Gubsu untuk pemetaan atau mapping perlu didukung cepat sambil kita tunggu bagaimana model proyek pembangunan waduk raksasa atau dam Lau Simeme yang mulai dikerjakan dengan biaya Rp 1 triliun lebih itu," cetus Jonathan serius, Rabu (19/9). (A04/h)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru