Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 07 Desember 2025

Pengurus DPW BPI KPNPA Sumut Dilantik, Jhonson Situmorang Ketua

- Kamis, 15 November 2018 11:00 WIB
456 view
Pengurus DPW BPI KPNPA Sumut Dilantik, Jhonson Situmorang Ketua
SIB/ Horas Pasaribu
SEMATKAN ULOS: Ketua DPW BPI-KPNPA Sumut, Jhonson Situmorang menyematkan ulos di bahu Ketua Umum DPN BPI-KPNPA TB Sukendar, di sela-sela pelantikan pengurus DPW BPI-KPNPA Sumut, Rabu (14/11) di Hotel Polonia Medan.
Medan (SIB)- Pengurus DPW Badan Penelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI-KPNPA) Sumut dilantik, Rabu (14/11) di Hotel Polonia Medan. Pelantikan dilakukan Ketua Umum DPN BPI-KPNPA Pusat Drs TB Rahmad Sukendar yang ditandai dengan penyerahan pataka dan SK kepada Ketua  DPW Sumut Mayor (Purn) Jhonson Situmorang SH.

Jhonson Situmorang mengatakan, salah satu fungsi BPI-KPNPA adalah, wadah berhimpunnya anak bangsa yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara terhadap pencegahan kejahatan tindak pidana korupsi.

"Salah satu tugas kami, membantu dan bekerjasama dengan pemerintah, kepolisian, kejaksaan, KPK, dan instansi-instansi permerintah lainnya dalam pemberantasan korupsi dan segala bentuk penyelewengan. Juga membangun jaringan komunikasi dengan kelompok masyarakat, ormas, LSM serta badan lain yang peduli terhadap pencegahan kejahatan dan kejahatan lainnya," terangnya.

Setelah dilantik, lanjut Jhonson, dia bersama jajarannya akan mengungkap beberapa kasus korupsi di Sumut, di antaranya korupsi oleh penyelenggaraan negara dan masalah tanah. "Sebenarnya, mencegah lebaih baik daripada menindak, untuk ituk penggunaan keuangan negara oleh penyelenggara negara harus diawasi dengan ketat," tuturnya.

Ketua Umum DPN BPI-KPNPA Pusat Drs TB Rahmad Sukendar mengungkapkan, sudah banyak pelaku  korupsi di Indonesia yang dihukum, tapi justru kasusnya makin bertambah. Itu terjadi karena  kepala daerah ketika mencalon tidak lulus seleksi.

"Tapi uang yang bicara sehingga, setelah duduk, komitmennya sebagai penyelenggara negara yang baik jadi dilupakan. Akhirnya melakukan korupsi untuk mengembalikan uang yang keluar selama kampanye. Untuk itulah, kehadiran kami ikut bersama penegak hukum untuk meminimalisasikan budaya korupsi, sehingga pembangunan berjalan dengan baik tanpa korupsi," ucapnya.

Turut hadir, Ketua Dewan Pembina Irjen Pol Dr Bambang Usadi MSi, Sekjen BPI-KPNPA Jatmoko Suwandani, Ketua Harian Bambang Rusandi, bendahara umum Roslan Sianipar, mewakili Gubsu T Ahmad Sofyan dan lainnya. (A10/d)



SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru