Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 13 April 2026
LIVE

DPR-RI, DPRDSU dan DPRD Kabupaten/Kota Diajak Bersinergi 'Jolok' APBN

* Selama ini Usulan Masyarakat Tidak Terakomodir, Dewan Dituduh Pembohong
Redaksi - Jumat, 31 Januari 2020 14:36 WIB
112 view
DPR-RI, DPRDSU dan DPRD Kabupaten/Kota Diajak Bersinergi 'Jolok' APBN
mediaindonesia.com
Ilustrasi
Medan (SIB)
Sekretaris Komisi D DPRD Sumut Parlaungan Simangunsong mengajak anggota DPR-RI, DPRD Sumut maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Sumut bersinergi untuk "menjolok" anggaran pembangunan dari APBN untuk menambah anggaran ke masing-masing daerah, guna tercapainya target pembangunan berbasis kerakyatan.

"Selama ini anggota legislatif tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri untuk memperjuangkan anggaran pembangunan dari eksekutif untuk dialokasikan ke Dapil (Daerah Pemilihannya), sehingga kerap tidak terealisasi," ujar Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Kamis (30/2), ketika dihubungi di Jakarta.

Jadi, katanya, untuk merealisasikannya, perlu kekompakan antara DPR-RI asal Sumut, DPRD Sumut dan DPRD Kabupaten/Kota se-Sumut untuk secara bersama-sama menemui pemerintah pusat, membawa misi daerah masing-masing, untuk lebih memperbesar porsi anggaran pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Parlaungan, hal ini penting mengingat selama ini banyak aspirasi masyarakat yang diserap anggota legislatif saat melakukan kegiatan reses, banyak yang tidak terealisasi alias tidak terakomodir di APBD, dengan alasan anggaran terbatas. Akibatnya, para wakil rakyat dituduh pembohong.

"Kalau ada sinergitas antara legislatif mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dipastikan porsi anggaran dari APBN akan diperbesar dan seluruh aspirasi masyarakat akan terealisasi, rakyat menjadi senang," ujar anggota dewan Dapil Medan ini sembari berharap agar kekompakan antar legislatif ini bisa membuat perubahan pembangunan secara maksimal.

Berkaitan dengan itu, Parlaungan mengajak seluruh anggota legislatif di Sumut dan anggota DPR-RI untuk melakukan pertemuan secara berkala, guna menyatukan persepsi, agar pada saat menyusun anggaran bisa dimasukkan usulan masyarakat dari masing-masing daerah ke APBN untuk selanjutnya dibagi porsinya ke daerah.

Dengan demikian, tandas Parlaungan, seluruh aspirasi masyarakat akan terakomodir dan anggota legislatif yang dicap selama ini sebagai pembohong akan terhapus secara perlahan. "Jika anggota legislatif kompak, tentu eksekutif tidak akan berani mencoret mata anggaran yang kita usulkan," tandas Parlaungan. (M03/f)

SHARE:
komentar
beritaTerbaru