Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 22 Februari 2026
LIVE
Sikapi Sumut Masuk 5 Besar Terkena Kasus Korupsi

Politisi: Eksekutif-Legislatif Segera Evaluasi dan Berbenah Diri

Redaksi - Rabu, 26 Februari 2020 10:47 WIB
60 view
Politisi: Eksekutif-Legislatif Segera Evaluasi dan Berbenah Diri
lampung post
Ilustrasi
Medan (SIB)
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masuk lima besar kasus korupsi di Indonesia bukan sebuah berita yang mengejutkan. Karena secara berbondong-bondong dan terus-menerus pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif setiap tahunnya ditangkap secara Operasi Tangkap Tangan (OTT) maupun ditersangkakan KPK.

"Yang perlu dilakukan sekarang ini, terutama bagi pejabat publik di eksekutif dan legislatif harus segera mengevaluasi dan berbenah diri dalam mengelola keuangan untuk pembangunan. Luruskan kembali niat bahwa para pejabat publik itu dipilih rakyat untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya," kata Politisi Sumut Dr Aswan Jaya MIKom.I di Medan, Selasa (25/2).

Menurutnya, saat niat para pejabat itu lurus untuk rakyat maka dipastikan bahwa ia akan meninggalkan legazy yang akan dikenang rakyat sepanjang sejarah dunia berlangsung. "Kesempatan untuk mendapatkan itu ada saat momentum dirinya sedang menjadi pejabat publik," ungkapnya.

Aswan Jaya yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut ini menilai korupsi bagi pejabat publik dikarenakan tindak cerdas dalam mengelola keuangan negara dan tidak kreatif dalam mencari sumber-sumber keuangan baru bagi kepentingan daerah yang dikelola. Kemudian, rakyat juga harus merubah pola saat memilih calon pejabat.

"Jangan karena diberi uang maka itu yang dipilih. Akhirnya banyak pejabat yang karena banyak uang yang entah dari mana sumbernya itu, halal atau tidak masih diragukan terpilih menjadi pejabat. Persoalannya apakah ia memiliki komitmen dan integritas dalam mengelola dan membangun daerahnya demi kesejahteraan rakyat. Sungguh orang yang terpilih karena membayar maka komitmen dan integritasnya dipastikan sangat rendah untuk kepentingan rakyat," ketusnya.

Sementara itu, HM Hanafiah Harahap SH mengapresiasi dan menilai positif penegasan pimpinan KPK selama ini. "KPK harus terus disupport oleh semua pihak dan capaian penyelamatan uang rakyat yang sangat besar tersebut membuktikan KPK telah bekerja dengan baik," ucap politisi dari Partai Golkar ini.

Paparan pimpinan KPK bahwa Sumut di posisi lima hal tindak pidana korupsi menjadi peringatan keras bagi penyelenggaraan pemerintahan di Sumut. "KPK masa bakti 2019-2023 untuk terus secara sungguh-sungguh menuntaskan kasus e-KTP dan kasus BLBI," ungkap mantan anggota DPRD Sumut ini.

Ia minta kasus besar tersebut harus ditegakkan, masyarakat harus memperoleh informasi dan ini juga adalah hak konstitusi hukum masyarakat. Dilain hal upaya pencegahan korupsi harus menjadi prioritas.

"Esensi UU 19/2019 adalah pencegahan tindak korupsi. Masyarakat luas harus mendukung penuh upaya dan kerja korupsi. Adanya kritikan kepada KPK adalah wujud sayang dan besarnya harapan rakyat korupsi lenyap di bumi Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan lima daerah yang paling banyak terkena kasus korupsi. Berdasarkan aspek kelembagaan, kelima daerah tersebut dari pemerintah pusat hingga DKI Jakarta. Hal itu ungkapkan Firli dalam acara seminar nasional bertema 'Penegakan Hukum Dalam Kerangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah' di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2).

Awalnya dia mengatakan ada hampir dua ribu orang yang tertangkap karena korupsi sejak KPK berdiri. "Mungkin ada yang tanya nih, selama KPK berdiri kira-kira sudah berapa banyak orang yang terkena korupsi yang ketangkap KPK. Saya garis bawahi yang ketangkap KPK kurang-lebih, pelaku korupsi sampai hari ini jumlahnya 1.952 (orang) yang ditangkap," kata Firli.

Dari ribuan orang tersebut, Firli lalu mengungkapkan 10 daerah yang angka kasus korupsinya paling tinggi. Namun dia hanya menyebut 5 daerah berdasarkan kelembagaannya. "Saya nggak sebutkan nama-namanya, tapi data berdasarkan provinsi ada, berdasarkan instansi wilayah daerah juga ada. Misalnya di daerah berdasarkan kelembagaan, kami tayangkan halaman 18. Berdasarkan wilayah ada 10 besar yang paling banyak tertangkap korupsinya," ujar Firli.

Firli menyebut pemerintah pusat hingga DKI Jakarta jadi daerah yang tingkat korupsinya paling tinggi. Dia menyebut daerah tersebut adalah lima besar lembaga yang paling banyak terkena korupsi. "Yang tertinggi ada pemerintah pusat, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, DKI Jakarta, itu 5 besar yang paling banyak terkena kasus korupsi yang ketangkap oleh KPK," sebutnya. (M17/c)
SHARE:
komentar
beritaTerbaru