Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 05 April 2026

LBH Medan Minta KPK Tindak Tegas Paslon Terlibat Korupsi di Pilkada 2020

Redaksi - Senin, 16 November 2020 18:20 WIB
399 view
LBH Medan Minta KPK Tindak Tegas Paslon Terlibat Korupsi di Pilkada 2020
hariansib.com
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Ismail Lubis SH MH
Medan (SIB)
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Ismail Lubis SH MH mengatakan isu tentang Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah yang disponsori oleh oligarki sesungguhnya bukan lagi hal yang baru. Bahkan sudah menjadi rahasia umum jika terpilih akan ada keistimewaan bagi para sponsor. Untuk itu Ismail meminta, jika KPK telah punya data, maka peran KPK bukan lagi pada tahap wacana-wacana pencegahan tapi sudah masuk kepada intervensi penindakan.

"Karena menurut kita akar korupsi itu salah satunya ada di situ, makanya saya selalu mendorong agar UU Pemilu kita mendiskualifikasi calon yang disponsori dan juga melakukan tindakan hukum bagi sponsor dan juga yang disponsori karena kuat dugaan kita di situ ada deal-dealan," katanya kepada SIB di Medan, Sabtu (7/11).

Khusus untuk Pilkada di Sumut, ia berharap agar para Paslon di setiap kabupaten/kota yang mengikuti Pemilu ini membuka data sponsornya jika ada dan KPK harus mengawasinya apalagi setelah selesai Pilkada. Karena LBH Medan yakin permainan ini akan semakin leluasa seiring dengan melemahnya KPK dengan adanya UU yang baru.

"Terkait kinerja KPK sekarang yang kita lihat terkesan lemah dan lamban dalam upaya penindakan, katanya keutamaan sekarang adalah pencegahan, ini sebenarnya agak rancu. Karena kita masih bertanya-tanya metode pencegahan yang dimaksud dan bagaimana tingkat keberhasilannya? Karena kita lihat sekarang ini korupsi semakin leluasa juga. Makanya saya kurang paham jika penegak hukum diprioritaskan untuk pencegahan yang notabenenya adalah tugas pengawas di masing-masing daerah dan instansi," katanya.

Ismail Lubis berharapan KPK fokus di daerah Sumut karena masih riskan dengan korupsi. Sumut masih masuk dalam lima besar daerah yang paling banyak kasus korupsinya.

"Makanya kita berkepentingan mendorong KPK memantau Pemilu di Sumut terkait indikasi dan korupsi," harapnya. (M20/d)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru