Pansus PAD Deliserdang Soroti PPJ dari PLN, Target 2023 Rp295 M Dibayar Hanya Rp213 M

"Sesuai penjabaran tadi ada 658.813 pelanggan, saya mau tanya misalkan saja rumah warga biasa, berapa rata-rata warga di bayarkan iuran setiap bulan. Karena bila telat membayar warga langsung dikasih surat peringatan untuk membayar. Masyarakat kalau ada keluhan soal PLN bukan ngadu ke Pemkab Deliserdang dan PLN tapi ke kami DPRD," kata Misnan Aljawi

Dia juga memberikan perbandingan rata-rata setiap pelanggan membayar Rp500.000 untuk tagihan listrik per bulan rumah tangga biasa. Dengan 658.813 pelanggan tersebut, dikalikan minimal Rp500 ribu menjadi Rp329 miliar per bulan. Pembayaran dikalikan 10% maka per bulan Rp32 miliar dan dikalikan setahun angkanya menjadi Rp395 miliar lebih pertahun yang seharusnya dibayar ke Pemkab.

"Itu masih kalau dikalikan rata-rata Rp500 ribu per bulan setiap pelanggan. Belum lagi di atas ratusan juta rupiah yang bayarnya tiap bulan per anggota," katanya.

Misnan Aljawi menegaskan, Pj Bupati Deliserdang Wiriya Alrahman sudah komitmen dengan Pansus PAD untuk membentuk setiap kepala dusun mendata pelanggan. Karena data pelanggan yang dijabarkan sebanyak 658.813 belum pas menurut dia.

"Pansus sudah komit dengan Pak Pj Bupati. Pansus sudah tekankan sepertinya Pemkab merasa dicurangi soal penerimaan PPJ. Untuk itu, dua minggu ke depan kami akan kunjungan ke PLN pusat dan ke Kementerian Keuangan untuk menanyakan hal tersebut," tutur Misnan.

Manager UP3 Lubukpakam, Hiro Pardede, bersama Manager UP3 Medan Utara Edi Saputra, Manager UP3 Binjai dan lainnya menanggapi pernyataan Sekretaris Pansus PAD Deliserdang tersebut, mengatakan, PLN tentunya mengikuti aturan regulasi yang ada. Untuk pembayaran setoran pajak dilakukan PLN Pusat dengan basis aplikasi yang sudah ada ke pemerintah daerah masing-masing.

Terkait jumlah dan data pelanggan seperti yang diminta DPRD Deliserdang, kata dia, harus menyampaikan surat permintaan ke PLN Pusat.

"Kita di UP3 akan menyampaikan ke PLN pusat bila ada surat permintaan dari DPRD Deliserdang terkait jumlah data pelanggan yang melampirkan nilai pembayaran tagihan listrik secara global di wilayah Kabupaten Deliserdang. Karena kalau diambil data satu satu itu akan sulit dengan waktu yang panjang," ucap Pardede.