Ada Penumpang Tak Dilindungi UU Masyarakat Dihimbau Hati-hati Memilih Bus Pariwisata

Medan (SIB News Network|SNN)
Masyarakat dihimbau hati-hati memilih bus pariwisata bila menggunakan jasa bus tersebut untuk berpergian.

Pasalnya, selain disebut banyak tak memiliki berbagai kelengkapan yang dipersyaratkan pemerintah, para penumpang bus pariwisata yang tak berizin juga tak dilindungi asuransi Jasa Raharja bila terjadi apa-apa di perjalanan seperti yang di Subang beberapa bulan lalu.

Hal itu juga dibenarkan salah satu pejabat di PT Jasa Raharja Cabang Medan, Dwi Haryanto ketika dijumpai di kantornya, Selasa (4/6/2024) sore.

Dikatakan, UU No 33 dan No 34 yang dilaksanakan PT Jasa Raharja hanya melindungi penumpang angkutan umum, termasuk bus pariwisata, yang memiliki izin resmi dan semua yang dipersyaratkan pemerintah. Di luar itu, tidak dilindungi.

Sebelumnya, pihak Balai Pengelola Transpotasi Darat Kelas II Sumut Kemenhub, melalui Humas King Hutagalung juga telah mengimbau masyarakat agar selektif memilih bus pariwisata bila hendak berpergian.

"Sebelum diputuskan bus pariwisata mana yang akan digunakan, kita himbau supaya lebih dulu dipastikan bus tersebut laik jalan atau tidak, dibuktikan dengan uji KIR yang dimiliki. Kemudian bus pariwisata dimaksud tergabung tidak dalam usaha yang punya izin resmi dari pemerintah," kata King Hutagalung ketika dijumpai di kantornya.

Kehati-hatian itu perlu, lanjut King, demi kelancaran, kenyamanan dan keselamatan bersama.

Untuk mengetahui punya izin dan laik tidaknya bus yang akan digunakan, King menyebut, dapat menghubungi SPIONAM (Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimode) Kemenhub.

1.500 UNIT
Pihak Organda melalui Sekretaris Jaya Sinaga pernah meminta pemerintah mengawasi ketat operasional lebih kurang 1.500 unit bus pariwisata yang lalu-lalang di Sumut ini, agar terhindar dari kejadian seperti di Subang.

Tujuannya, untuk memastikan bahwa bus-bus pariwisata tersebut memang punya izin resmi dan laik jalan.

Menanggapi hal itu, pihak BPTD Kelas II Sumut bersama Dirlantas Polda Sumut, Dishub, PT Jasa Raharja dan Organda telah melakukan operasi pengawasan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Dolok Merangir dan UPPKB Sibolangit selama beberapa hari.

Hasilnya, banyak bus pariwisata ditemukan melanggar ketentuan yang dipersyaratkan. Itu makanya, beberapa pihak termasuk Pengamat Kebijakan Publik, Sohibul Ansor Siregar meminta pihak pemilik otoritas melakukan pengawasan operasional bus pariwisata di daerah ini secara rutin dan berkelanjutan. Karena masih banyak bus pariwisata yang belum menjalani pemeriksaan seperti yang sudah dilakukan di UPPKB Dolok Merangir dan UPPKB Sibolangit. (**)