Terapkan RJ, Kejati Sumut Hentikan Penuntutan 40 Perkara Pidum

Medan (harianSIB.com)
Dalam penyelesaian perkara berdasarkan penerapan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ), yang dikejar itu bukan kuantitasnya, tetapi kualitas dari perkara yang diusulkan untuk dihentikan penuntutannya.

Berdasarkan kriteria bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman hukumannya dibawah 5 tahun dan kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2,5 juta.

Kajati Sumut Idianto SH MH melalui Koordinator pada Bidang Intelijen Yos A Tarigan SH MH menyampaikan hal itu dalam siaran persnya, Senin (10/6/2024), ketika ditanyakan wartawan tentang perkembangan penyelesaian perkara berdasarkan RJ di wilayah Kejaksaan di Sumut.

Baca Juga:

• Kasus Penggelapan Berdamai, Pelaku Minta Maaf dan Ganti Rugi Rp 1 Juta
• Dua Perkara Pidana di Sumut Disetujui Diselesaikan Lewat Restorative Justice

Kriteria atau persyaratan lainnya penerapan RJ, antara tersangka dan korban saling memaafkan serta disaksikan pihak keluarga, penyidik, jaksa yang menangani perkaranya, serta tokoh masyarakat atau tokoh agama, korban setuju perkaranya tidak dilanjutkan sampai ke pengadilan, dan tersangka juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

"Dan yang paling penting adalah, ada perdamaian antara tersangka dan korban untuk menciptakan harmoni di tengah masyarakat. Dan esensi terpenting dari proses penghentian penuntutan adalah mengembalikan keadaan kepada keadaan semula," kata Yos.

Baca Juga:

• Kasus Pukul Anak Tetangga Gegara Layangan di Gunungsitoli Diselesaikan dengan RJ
• Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Polda, Sahroni: Tingkat Kriminalitas di Sumut Menurun

Sehubungan dengan itu lanjut dia, Kajati Sumut selalu terdepan dan menekankan agar para Kajari dan Kasi Pidum serta Jaksa yang menangani perkara, benar-benar menggunakan hati nurani dalam menangani perkara yaitu mempelajari berkas perkara, menyidangkan bahkan sampai menuntut.

"Jika menemukan perkara yang sesuai dengan Perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice agar segera memproses dengan cepat dan membantu melakukan tahapan pertemuan antara korban dan tersangka serta keluarga, menerapkan kearifan lokal dan bila perlu menerapkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut," katanya.

Ditanya tentang jumlah perkara yang diselesaikan lewat RJ, menurut Yos Tarigan yang tadinya menjabat Kasi Penkum/Humas Kejati Sumut ini, hingga awal Juni 2024 ada sebanyak 40 perkara dari wilayah Kejati Sumut, yang dihentikan penuntutannya berdasarkan Perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan dengan Pendekatan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif.

Penghentian itu dilakukan setelah dilakukan ekspose perkara kepada JAM PidumKejagung dan disetujui untuk dihentikan penuntutannya dengan penerapan RJ. Ke 40 perkara tersebut atas usul dari beberapa Kejari di Sumut, yaitu dari Kejari Langkat 8 perkara, disusul Kejari Gunungsitoli dan Kejari Asahan masing-masing 6 perkara, Kejari Medan 5 perkara, Kejari Labuhanbatu 4 perkara.

Kemudian Kejari Karo 3 perkara, Cabjari Deli Serdang di Labuhan Deli 2 perkara, dan sisanya mengasing masing mengusulkan 1 perkara yaitu Kejari Belawan, Simalungun, Deli Serdang, Tanjung Balai, Humbang Hasundutan, dan Kejari Pematang Siantar. (**)