Perumda Tirtanadi Dinilai Gagal Atasi Krisis Air Bersih di Medan

Medan (harianSIB.com)
Pengamat kebijakan publik Shohibul Anshor Siregar mengatakan, selama Indonesia terus gagal paham dasar filosofis pembentukan BUMN dan BUMD dan selama keadaan yang sekarang tetap dianggap ideal oleh mental inlander, keadaan tidak akan pernah bisa berubah.

Hal itu disampaikannya kepada Jurnalis SIB News Network (SNN), Kamis (27/6/2024), menanggapi ketidakmampuan Perumda Tirtanadi yang belum mampu mengatasi krisis air bersih di Medan khususnya dan Sumut umumnya, hingga membuat anggota DPRD Sumut berang.

Dijelaskan Shohibul, kajian teoritis atas praktik bad corporate management pada Perumda Tirtanadi, sebagaimana halnya juga sudah menjadi tradisi pada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, menunjukkan kebenaran asumsi tentang kuatnya pengaruh faktor historis sebagai bangsa bekas jajahan.

"Sebagaimana diketahui, 6 bangsa pernah menjajah Nusantara. Semua penjajah itu secara sistematis membentuk dan memperkokoh mentalitas buruk kejongosan (jongos), yang dalam bahasa khas kolonial disebut inlander. Istilah inlander digunakan penjajah untuk merujuk pada penduduk pribumi yang dianggap inferior dan tidak beradab, bersikap pasif, penurut, dan kurang inisiatif," ujarnya.

Mentalitas inlander sebagai salah satu warisan nilai paling buruk dari derita keterjajahan selama 350 tahun itu menurut Shobibul menyebabkan hampir seluruh elit bangsa dan aparaturnya gagal move on dari orientasi mencari peran menjadi sekadar komprador. "Bahkan komprador itu boleh dikatakan tetap dianggap sebagai cita-cita tertinggi dalam eskalasi sosial budaya dan politik meskipun Indonesia sudah merdeka hampir satu abad," jelas Sohibul Ansor dalam penjelasan tertulisnya.

Disebut, pada dasarnya komprador itu adalah salah satu ekspresi terpenting dari mentalitas menerabas dalam pembangunan sebagaimana dijelaskan apak antropologi Indonesia, Koentjaraningrat. "Mentalitas inlander, mental menerabas, cita-cita dan peran sebagai komprador itu meluas ke semua sektor dan juga generasi.
Penegak hukum pasti sangat tahu dimensi pidana dari setiap praktik buruk pengelolaan BUMN dan BUMD," jelas Sohibul.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi C DPRD Sumut Poaradda Nababan sangat berang melihat kinerja para Direksi Perumda (Perusahaan Umum Daerah) Tirtanadi Medan yang bertahun-tahun tidak mampu mengatasi krisis air di Medan dan Sumut.

"Kita melihat kinerja para Direksi Perumda Tirtanadi sangat lemah dan tidak memiliki 'sense of crisis' (kepekaan) terhadap keluhan para pelanggan yang terus-menerus mengalami mati air, sehingga tidak bisa mandi, memasak dan mencuci serta aktivitas lainnya," tegas Poaradda Nababan kepada wartawan, Senin (24/6/2024), di DPRD Sumut.

Penegasan itu disampaikan politisi PDI Perjuangan ini, menanggapi pengaduan perwakilan masyarakat Kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, ke Komisi C DPRD Sumut, terkait matinya air Tirtanadi ke pemukiman warga selama seminggu terakhir ini.

Menurut Poaradda, mati air ini sudah menjadi langganan masyarakat, bukan hanya kali ini terjadi, tapi hampir tiap bulan. Kalau pun air Tirtanadi hidup, hanya pada jam-jam tertentu, seperti pada pukul 06.00 WIB hingga 09:00 WIB, dan malam hari sekitar pukul 20.00 WIB hingga subuh.(**)