Ketua DPRD SU dan Komisioner Komnas HAM Bahas Ranperda Perlindungan Masyarakat Adat

Medan (harianSIB.com)
Ketua DPRD Sumut, Dr Sutarto MSi dan Komisioner Komnas Hak Azasi Manusia (HAM) Drs Saurlin Siagian beserta jajarannya membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perlindungan Masyarakat Adat, karena di Sumut acapkali terjadi masalah konflik agraria (tanah), antara masyarakat adat, pemerintah dan swasta.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Ketua DPRD Sumut dengan Komisioner Komnas HAM, Jumat (19/7/2024) di DPRD Sumut, terkait dengan adanya kesepahaman antara legislatif dengan Komnas HAM "melahirkan" Perda Perlindungan Masyarakat Adat.

"Kita di lembaga legislatif sangat menghargai dan menghormati usulan Komnas HAM, agar DPRD Sumut kembali membuka dan membahas usulan Ranperda tentang tata cara pengakuan, perlindungan hak dan penetapan masyarakat adat dapat terealisasi," ujar Sutarto.

Baca Juga:

• Kakanwil BPN Sumut Disertijabkan
• Kanwil DJP Sumut I Capai Realisasi Penerimaan Pajak 100,21% pada Tahun 2024

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut ini berharap agar Ranperda dimaksud nantinya bisa menjadi penyelesaian banyak konflik yang terjadi selama puluhan tahun di masyarakat adat, terutama terkait dengan hutan dan tanah adat.

"Kita patut merasa bangga akan memiliki Perda pengakuan masyarakat adat dan diharapkan bisa segera dituntaskan, sebab masyarakat pun tengah menunggu-nunggu kehadiran Perda tersebut," jelasnya.

Baca Juga:

• Viktor Silaen: Praktik Kartel Ijon Masih Beraksi Permainkan Harga Gabah Kering di Tingkat Petani
• Pererat Koordinasi Antar Instansi Kakanwil Kemenkum Sumut Sambangi Kapolda dan Kajati Sumut

Sementara itu, Saurlin Siagian mengatakan, sebelumya dari Koalisi Masyarakat Adat , pernah mengusulkan, perlunya Perda Perlindungan Masyarakat Adat di Sumut ke DPRD Sumut.