Puluhan Guru Honorer Demo Mapolda Sumut Tagih Penyelesaian Kasus PPPK di Langkat

Medan (harianSIB.com)
Puluhan guru honor asal Kabupaten Langkat berunjuk rasa di Mapolda Sumut, Rabu (24/7/2024) sore. Mereka menuntut penyelesaian dugaan suap dan korupsi dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2023.

Tim Lembaga Bantuan Hukum Medan (LBH) Medan, Gajah, yang juga sebagai kuasa hukum dari guru honorer tersebut menyebutkan, kedatangan mereka ke Polda Sumut untuk menyampaikan aspirasi terkait lambannya proses penyelidikan polisi dalam dugaan korupsi dan suap terkait rekrutmen PPPK di Langkat.

Pengunjuk rasa menduga ada keistimewaan tersendiri yang diberikan polisi dalam kasus ini terhadap para pejabat di Kabupaten Langkat. Sebab, belum lama ini, Polda Sumut menetapkan tersangka baru dalam kasus PPPK Kabupaten Batubara.

"Kita ketahui semalam mantan Bupati Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka kasus serupa. Sementara di Langkat yang sudah berjalan sekitar 7 bulan belum ada penetapan tersangka terhadap aktor intelektualnya," ucapnya.

Dikatakannya, aksi kali ini merupakan aksi mereka yang keempat kalinya. Namun, belum ada tindakan serius dari kepolisian.

Untuk itu, pihaknya tetap mendorong Polda Sumut untuk mengusut tuntas kasus ini. Gajah juga menduga Polda Sumut sebagai pelindung para pejabat di Kabupaten Langkat.

Menurut Gajah, pada 1 Juli 2024 lalu, pihaknya telah melaporkan jajaran Polda Sumut ke Bidang Propam Mabes Polri terkait ketidak-profesionalan dalam penetapan tersangka.

Kanit III Tipikor Ditkrimsus Polda Sumut, AKP Rismanto Purba yang datang menemui pengunjuk rasa mengatakan, pihaknya telah memeriksa 90 orang sanksi dalam kasus tersebut. Dia juga menyangkal tuduhan polisi melindungi para pejabat yang terlibat korupsi di Kabupaten Langkat.