Gubernur Tidak Menganjurkan Parkir Berlangganan

Ketika ditanya kenapa gubernur tidak mengakomodir parkir berlangganan masuk dalam Perda Kota Medan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah? "Mungkin pasal tersebut belum sesuai dengan peraturan di atasnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," terang Afif yang juga Ketua Fraksi Nasdem ini.

Menurut Afif, PP Nomor 35 Tahun 2023 mengatur satu kali parkir atau sekali retribusi. Sedangkan parkir berlangganan yang dimaksud Pemko Medan tidak memperbolehkan orang parkir yang berbayar sekali parkir.

"Misalnya, orang dari luar Medan mau parkir berbayar satu kali parkir, tapi di Perwal harus parkir berlangganan, saya menerjemahkannya seperti itu, kenapa gubernur meminta agar dimasukkan saja di Perwal, bukan di Perda. Karena kalau Perwal tidak harus minta evaluasi ke gubernur," ungkapnya.

Hendra DS (Foto: SNN/Dok)

Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Medan Hendra DS mengatakan, Perda Nomor 1 Tahun 2024 hanya mengatur tentang pajak dan retribusi, tidak ada mengatur parkir berlangganan. Kalau Perwal ini dipaksakan, maka yang rugi adalah masyarakat jika pada kepemimpinan Wali Kota Medan yang baru Perwal ini tidak diberlakukan lagi.

"Masyarakat sudah membeli stiker parkir, untuk roda 2 Rp90.000, roda 4 Rp130.000, tapi jika dilantik wali kota baru dan perwal dibatalkan, yang rugi pasti masyarakat. Jika dasarnya adalah Perda dan turunannya Perwal, wali kota baru nanti tidak bisa semena-mena membatalkannya, karena dasarnya Perda. Tapi kalau hanya Perwal, wali kota bisa mencabutnya," ucap Hendra DS.

Menurut politisi Hanura ini, DPRD Medan setuju dengan program Pemko Medan dengan berbagai upaya menaikkan PAD, karena untuk kebaikan masyarakat. Tapi kalau tergesa-gesa, itu yang disesalkan dewan. Sebaiknya Perda direvisi karena belum terlambat dan tidak lama merevisinya.

"Jika Perwal tidak sesuai dengan Perda, itu sama dengan maladministrasi. Jika hanya mengacu Perwal, masyarakat bisa mengabaikan peraturan tersebut dengan tidak membayar parkir, karena tidak serta merta wajib dilaksanakaan. Karena ketentuan parkir elektronik (e-parking) belum dicabut, kan masih boleh masyarakat membayar parkir satu kali retribusi," tegasnya. (**)