Kasus Seorang Siswa Kelas 8 Tidak Diizinkan Belajar, Ini Jawaban Sampoerna Academy Medan

Medan (harianSIB.com)
Kasus tidak diizinkannya siswa SMP kelas 8 mengikuti pembelajaran di Sampoerna Academy yang berada di Komplek Citra Garden, Padang Bulan Medan masih terus bergulir.

Saat sejumlah wartawan mendatangi sekolah tersebut terkesan dihalang-halangi sekuriti yang bertugas dengan menyebut kepala SMP, MMT tidak bersedia ditemui.

"Kepala sekolah tidak bersedia ditemui, untuk minta penjelasan silahkan menghubungi nomor ini," ujar sekuriti bermarga Siregar, Kamis (25/7/2024) sambil menunjukkan lembaran yang berisi nomor HP yang belakangan diketahui sebagai Public Relation (PR) yayasan.

Saat dihubungi melalui pesan whatsapp, PR bernama Nurbaitie mengatakan akan mengirimkan standby statement sebagai penjelasan pihak sekolah.

Dalam standby statement yang disampaikan Nurbaitie menyebutkan, Sampoerna Academy mengoperasikan 7 sekolah berkurikulum internasional di berbagai daerah di Indonesia, senantiasa menempatkan keselamatan dan kesejahteraan komunitas.

"Sekolah kami sebagai prioritas utama dan berkomitmen menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung. Kami mengetahui telah terjadi pertikaian antara siswa dan calon siswa di luar lingkungan dan jam sekolah, yang sayangnya berkembang menjadi insiden kekerasan verbal dan situasi yang berpotensi membahayakan," jelasnya.

Lanjutnya, untung tidak ada individu yang terlibat yang terluka atau cedera. Sampoerna Academy tidak pernah dan tidak akan mentolerir perilaku kasar atau mengancam dan mempertahankan sikap tegas atas itu.

"Sejalan dengan prinsip ini, setelah secara menyeluruh mempelajari dan mempertimbangkan insiden tersebut, Sampoerna Academy memutuskan untuk tidak menerima calon siswa tersebut ke Sampoerna Academy Medan," tandasnya.

Saat ditanya apakah pihak sekolah tidak memanggil kedua belah pihak untuk klarifikasi dan mengapa tidak keduanya dipecat, Nurbaitie tidak memberi penjelasan.

Terpisah Plt Ombudsman RI Perwakilan Sumut James M. Panggabean saat dikonfirmasi harianSIB.com mengatakan harusnya hal seperti itu bisa diselesaikan dengan baik.

"Pada prinsipnya merespon hal tersebut, fungsi guru bimbingan dan konseling dimana? Seharusnya hal seperti ini sudah diatasi atau dibina oleh Guru BK. Jangan ujung-ujungnya semua diambil keputusan sepihak oleh sekolah tanpa melalui pembinaan," tegasnya.

Menurut James, kembangkan peran Guru BK di setiap sekolah untuk menjalankan fungsinya.

"Jangan mengandalkan kuasa atas jabatan tanpa memperhatikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan," tandasnya.(*)