Kapolda Sumut Pimpin Rakor Lintas Sektoral Pengamanan Pilkada

Medan (harianSIB.com)
Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral terkait Operasi Mantap Praja Toba 2024, di Aula Tribrata Polda Sumut, Rabu (7/8/2024).

Kapolda mengatakan, rakor tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait pelaksanaan pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Provinsi Sumatera Utara.

"Kegiatan ini bagian dari upaya kita untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan pengamanan Pilkada Serentak 2024. Operasi Mantap Praja Toba 2024 akan fokus pada kegiatan preemtif, preventif, serta didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kehumasan dan bantuan operasi," katanya.

Kapolda juga menekankan pentingnya keterpaduan antara Polri, TNI, penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan kelancaran pilkada.

"Operasi ini bertujuan menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban pada setiap tahapan Pilkada 2024, dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis media dalam mendukung pelaksanaan operasi," lanjutnya.

Ia menjelaskan, Operasi Mantap Praja Toba 4 melibatkan 12.514 personel, terdiri dari 3.160 personel Polda Sumut, 9.534 personel Polres jajaran serta 52.178 personel instansi terkait yang meliputi TNI, Linmas dan unsur lainnya.

Kapolda berharap dengan jumlah personel yang signifikan ini potensi kerawanan dapat diatasi dengan baik.

Kapolda juga menyampaikan lima poin penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengamanan, yakni perlunya tindakan sesuai peraturan yang berlaku, fokus pada pencegahan, sinergitas antara Polri, TNI dan pemerintah daerah, penegakan hukum yang profesional, serta menjaga netralitas TNI dan Polri.

"Semoga melalui rakor ini kita dapat menyusun langkah-langkah strategis untuk menghadapi berbagai potensi kerawanan dan mewujudkan Pilkada Serentak 2024 yang aman, damai dan demokratis khususnya di Sumatera Utara," pungkasnya.

Acara dihadiri unsur terkait seperti Pj Gubernur Sumut diwakili Asisten Pemerintahan, Panglima Kodam I/BB diwakili Kasdam I/BB, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Kapengti, Danlatamal, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Sumut, serta perwakilan pejabat utama Sumut lainnya. (*)