Pilkada Lawan Kotak Kosong, Bukti Demokrasi Indonesia Makin Mundur

Medan (harianSIB.com)
Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Roy Fachraby Ginting merasa prihatin dengan kondisi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Sumut, ada kemungkinan melawan kotak kosong di sejumlah daerah.

"Sebab, hal ini merupakan bukti kemunduran demokrasi kita yang semakin memprihatinkan dan rakyat merasa demokrasi ini sebuah permainan elit yang memiliki akses politik dan pemilik modal," katanya menjawab Jurnalis SIB News Network (SNN), di Medan, Selasa (3/9/2024).

Dikatakannya, masyarakat sangat ramai membicarakan proses Pilkada 2024 ini.

"Maraknya fenomena 'kotak kosong' dalam Pilkada 2024 ini mencerminkan 'kemunduran demokrasi', karena masyarakat dikondisikan untuk menghadapi pilihan yang "tidak ideal", kata Roy Fachraby Ginting.

Menurut dosen Hukum Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU ini, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada 43 daerah dengan pasangan calon tunggal kepala daerah hingga akhir Agustus 2024 lalu.

"Itu artinya, mereka berpeluang melawan kotak kosong. Untuk itu, KPU memperpanjang masa pendaftaran bakal calon kepala daerah untuk 43 daerah hingga 2-4 September 2024 untuk membuka peluang munculnya bakal calon pasangan baru.

"Pilkada kali ini akan menjadi pemilihan dengan jumlah kotak kosong terbanyak sepanjang sejarah demokrasi di Indonesia apabila tidak ada partai politik yang mengalihkan dukungannya pada masa perpanjangan itu. Hal ini tentu sebuah bukti kemunduran demokrasi, karena kompetisinya dihilangkan," katanya.

Seharusnya, lanjutnya, masyarakat bisa melihat adu gagasan, menjadi tidak ada. Ibarat kata, mau menang secara cepat saja karena tren menunjukkan calon tunggal sering menang.

"Jadi, ya sudah, diborong saja partai itu semua dalam satu perahu besar. Sudah barang tentu hal ini bukan tiket kosong, pasti ada yang ditransaksikan dan secara politik dan itu akan kelihatan setelah kepala daerahnya terpilih," ujarnya.

Roy menilai fenomena kotak kosong dapat membuat perhelatan Pilkada hanya akan menjadi semacam "formalitas" bagi masyarakat.