Pilkada Lawan Kotak Kosong, Bukti Demokrasi Indonesia Makin Mundur

Ia melihat fenomena kotak kosong ini mulai muncul pada 2015 dan makin marak terjadi di setiap penyelenggaraan pilkada serentak.

"Padahal, hadirnya hanya satu pasangan calon atau paslon tunggal dalam pilkada dapat mengancam demokrasi dengan apatisnya masyarakat untuk ikut memilih dan berpartisipasi serta lahir sikap apatis rakyat karena berasumsi pemilik modal yang akan menang dalam pertarungan," katanya.

Menurutnya, pilkada melawan kotak kosong merupakan wujud dari lemahnya daya saing dan ketidakberanian melakukan kompetisi dalam pertarungan.

"Lawan dikalahkan sebelum maju dalam pertempuran," kata Roy.

Padahal, lanjutnya, pertarungan yang sejati adalah saat ada lawan di hadapan, sehingga bila kemenangan yang diraih, atau kekalahan yang didapat, semua merupakan wujud ketangguhan dan keberanian yang sebenarnya.

Kasus pilkada lawan kotak kosong ini, dinilainya kesalahan partai yang gagal melakukan kaderisasi di satu pihak, dan di lain pihak telah terjadi krisis kepemimpinan di daerah.

Partai yang seharusnya menyiapkan calon-calon pemimpin, terkesan hanya digunakan untuk kepentingan hal-hal yang sifatnya pragmatis oleh para elitenya, yang tak menutup kemungkinan tak lepas pula dari konflik elite.

Roy juga melihat penyebab utama dari fenomena ini adalah sistem politik yang tidak berfungsi dengan baik. Dalam demokrasi, transisi kekuasaan dilakukan melalui mekanisme elektoral yang melibatkan partai politik sebagai instrumen utama untuk rekrutmen dan seleksi kepemimpinan, termasuk dalam pilkada.

"Regulasi ambang batas pencalonan yang tinggi juga faktor yang turut berpengaruh walaupun sudah ada keputusan MK yang terbaru," ujarnya. (*)