Dengan Data dan Kemampuan, Wali Kota Bisa Ciptakan Medan Bebas Banjir

Medan (harianSIB.com)

Banjir di Kota Medan merupakan hal teknis yang harusnya diketahui kepala daerah dan untuk mengatasinya harusnya ada pengetahuan tentang infrastruktur serta mampu bekerjasama dengan semua tingkatan.

"Dari dulu juga hujan, ada juga drainase namun tidak ada banjir. Selain prilaku masyarakat yang membuat rusaknya infrastruktur, juga pemerintah yang ada juga kurang paham dengan kondisi Kota Medan sehingga kerap terjadi banjir," ujar Bakal Calon (Bacalon) Wakil Wali Kota Medan HA Yasyir Ridho Loebis MSP kepada SIB News Network (SNN) saat diminta tanggapannya terkait banjir Kota Medan, Jumat (13/9/2024) di kantor SIB Jalan Brigjend Katamso Medan.

Disebutkan pria yang sudah 2 periode duduk di DPRD Sumut ini, dari zaman Belanda, selalu ada data sehingga kalau ada kendala bisa segera dicari solusi/" target="_blank">solusinya. Namun dikhawatirkannya, data itu tidak dimiliki Pemko Medan sehingga masalah banjir kerap melanda Medan. "Kurang mampu menanganinya karena tidak punya data," ujarnya.

Diakuinya, banjir di semua kota ada karena serapan air sudah berkurang akibat tingginya pembangunan. Ditambah lagi, tingkat kepadatan penduduk semakin meningkat dan curah hujan tinggi.

Namun semua ada solusi/" target="_blank">solusinya dan bisa ditanggulangi dengan memahami kondisi banjir. Sejatinya, air itu mengalir dari parit-parit yang ada kemudian masuk ke drainase yang besar dan dialirkan ke sungai-sungai dan bermuara ke laut. "Makanya dari selatan kota, air hujan yang jatuh dialirkan ke sungai dan diteruskan ke laut. Dengan catatan, dalam pembuatan drainase, pemerintah juga mengukur tingkat elevasinya sehingga air bisa mengalir ke sungai," ujarnya lagi.

Kondisi saat ini, di wilayah dataran tinggi air bisa tidak mengalir ke hilir karena drainase yang dibangun tidak memperhitungkan elevasinya. "Drainase di wilayah selatan elevasinya lebih rendah dari pada yang di utara, sehingga air tidak mengalir ke hilir dan terjadilah banjir," tegasnya lagi.

Harusnya, ada sinergi pembangunan antar tingkatan pemerintah, mulai dari pusat, provinsi hingga ke kota. Sudah ada RPJMD nasional, yang seharusnya dipedomani di Sumut dan Medan. Medan harus mengadopsi pembangunan yang dibuat Sumut dan nasional sehingga ada sinergi dan lebih komprehensip.

Dimulai dari pengorekan parit dan sungai yang sudah banyak endapannya sehingga dangkal. Termasuk ada penyempitan sehingga harus dikorek dan dilebarkan. Harus ada inisiasi pembangunan dari pemerintahan sehingga banjir bisa diminimalisir.