FGD di USU Medan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Himpun Masukan Kritis dari Warga Sumut

Medan (harianSIB.com)
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melanjutkan safari menghimpun masukan kritis dari warga dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD), Jumat (1/11), di Auditorium USU Medan. Putaran diskusi yang diikuti para akademisi adan cendikiawan muda dari sejumlah kampus itu bertajuk "Memperkokoh Etika Penyelenggara Negara" dengan subtema "Keteladanan Elit Politik" menampilkan sejumlah nara sumber dengan latar belakang keahlian. Mulai dari Prof Dr Juanda SH MH, Ir Suratya Kamaruzzaman ST LLM MT, Dicky Sofjan MAA MPP PhD, Prof Iwan Pranoto, RP Dr Johannes Haryatmo SJ, Feri Amsari SH MH LLm, Prof Dr Ir Samsul Rizal MEng, Iwan Mistokhizzaman, Amich Alhumami PhD hingga Prof Dr Lely Arrianie MSi.

Usai diskusi panjang seharian, pemantik utama dalam FGD Prof Dr M Amin Abdullah mengatakan, BPIP mengurai betapa pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa bernegara khususnya keteladanan dari elit politik. "Sebab Bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa Pancasila sebagai dasar kehidupan bernegara maka semuanya sangat ideal jika memiliki tanggung jawab moral dalam berbangsa bernegara," ujarnya. "Sebab cara itu dapat dengan mudah diwujudkan dalam berbangsa. Sekarang, harapan tersebut dicuatkan diharapkan dari para elit politik sebagai bagian penyelenggara negara. Tentunya juga dari seluruh elemen khususnya dari penyelenggara negara," tegasnya sambil mengulang tema yang digariskan "Memperkokoh Etika Penyelenggara Negara dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara: Keteladanan Elit Politik" sangat ideal.

Prof Amin Abdullah menjawab keinginan sejumlah pihak agar penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) kembali dihidupkan, semua tergantung pada kebutuhan prioritas. Menurutnya, jika dirasakan mendesak makaa pendidikan Eka Prasetya Pancakarsa ideal bahkan emang bagus dilakukan sepanjang masa. "Sebab merupakan sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara," tegasnya.

Mengenai safari BPIP ke sejumlah kampus di Tanah Air, Prof Amin Abdullah mengatakan sasaran masukan kritis dari cendikiawan dimaksudkan agar apa yang dilakukan beroleh tanggapan ilmiah dan selanjutnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang berkualitas secara ilmu dan SDM serta moral religinya.

Sebelum ke Medan, BPIP dengan Universitas Pattimura Ambon melaksanakan hal serupa dengan tema "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara" sebagai hal yang dianggap perlu sebab etika dan moralitas yang menjadi bintang pengarah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sesi FGD sejumlah mahasiswa menyampaikan pertanyaan kritis seperti sikap elit politik yang memaksanakan kehendak di antaranya langkah yang hendak berseberangan dengan hasil putusan di Mahkamah Konstitusi saat menjelang Pilpres 2024 dan menjelang menetapan ketentuan menjadi peserta Pilkada Serentak 2024. (**)