Ebenejer Sitorus Desak Disdik Medan Tindak Tegas Oknum Wali Kelas Suruh Siswa SD Belajar di Lantai

Medan (harianSIB.com)
Anggota Komisi E DPRD Sumut Ebenejer Sitorus mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan untuk segera memanggil dan menindak tegas oknum wali kelas yang menyuruh siswa kelas 4 SD swasta di Jalan STM, yang merupakan anak tukang bangunan, belajar selama 3 hari di lantai hanya gara-gara menunggak uang sekolah atau SPP selama tiga bulan.

"Tindakan oknum wali kelas ini perlu segera diluruskan, agar tidak terulang kembali. Jangan gara-gara menunggak uang sekolah selama tiga bulan disuruh belajar di lantai. Disdik Medan dalam hal ini harus bergerak cepat menyelesaikannya, agar kasus serupa tidak terulang kembali," tandas Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Sabtu (11/1/2025), melalui telepon di Medan.

Ditambahkan politisi Partai Hanura ini, tindakan yang dilakukan oknum tenaga pendidik tersebut, terkesan kurang manusiawi dan tidak mendidik, sehingga harus segera diberi sanksi yang tegas, agar menjadi efek jera bagi oknum guru dimaksud, jangan gara-gara ulah seseorang, nama para pahlawan tanpa tanda jasa jadi tercoreng.

Perlu diketahui, tandas anggota dewan Dapil Asahan, Batubara dan Tanjungbalai ini, pendidikan merupakan hak setiap anak, dan keterlambatan pembayaran SPP tidak boleh menjadi alasan untuk mempermalukan siswa. Disdik Medan perlu segera mempertemukan pihak sekolah dengan orang tua siswa, guna menyelesaikan masalahnya, agar hak-hak anak didik bisa dilindungi.

"Kasus ini telah memicu keprihatinan publik terhadap praktik diskriminasi di lingkungan pendidikan, terutama di sekolah swasta yang memberlakukan aturan pembayaran SPP secara ketat. Banyak pihak berharap ada solusi yang lebih bijak dalam menangani tunggakan SPP tanpa mengorbankan kenyamanan dan martabat siswa," tandas Ebenejer.

Anggota dewan yang membidangi pendidikan ini bahkan melihat, tindakan ini sudah mencederai semangat pemerintahan Prabowo Subianto yang tengah gencar menggalakkan program makan bergizi gratis untuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas.

"Pendidikan seharusnya menjadi wadah yang inklusif dan mendukung tumbuh kembang anak, bukan malah mempermalukan mereka karena faktor ekonomi," katanya sembari menambahkan, perlu ada regulasi yang lebih ketat terhadap kebijakan sekolah swasta dalam menangani keterlambatan pembayaran SPP, agar hak pendidikan anak tetap terjaga tanpa adanya tindakan diskriminatif.

Penegasan itu disampaikan Ebenejer menanggapi berita SIB, Sabtu (11/1/2025), terkait beredarnya video menampilkan seseorang siswa kelas 4 sekolah dasar (SD) swasta di Jalan STM, Kota Medan, disuruh belajar di lantai oleh wali kelas, hanya karena menunggak uang sekolah selama 3 bulan.

Dalam video terlihat siswa SD duduk di lantai dalam ruangan kelas. Kemudian perekam video yang ternyata orang tua siswa itu mempertanyakan perihal tersebut kepada wali kelas yang saat itu sedang berada di ruangan belajar.

Orang tua siswa, Kamelia (38), mengatakan, jika peristiwa dalam video terjadi pada Rabu (8/1/2025), anaknya ternyata telah duduk selama 3 hari belajar di lantai.

"Di hari Rabu, 6 Januari masuk sekolah, jadi sekitar 3 hari itu dia memang duduknya di lantai tanpa sepengetahuan saya," kata Kamelia. (*)