DPRD SU dan 16 Pemkab di Sumut Bahas Soal Pengangkatan Tenaga PPPK Sangat Bebani Anggaran

Medan (harianSIB.com)
Komisi A dan E DPRD Sumut bersama 16 Pemkab di Sumut membahas soal pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dampaknya sangat membebani anggaran daerah, sehingga dikuatirkan mengganggu belanja APBD di daerah.

Hal itu terungkap dalam rapat Komisi A dan E DPRD Sumut bersama 16 Pemkab di Sumut yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti SItorus didampingi anggota Komisi A Landen Marbun, Pdt Berkat Kurniawan Laoly, Budi SE MSi, Ketua Komisi E HM Subandi para perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Forum Guru Honorer dari berbagai kabupaten di Sumut, Rabu (6/2/2025) di DPRD Sumut.

Dalam rapat tersebut diungkap beberapa permasalahan dalam penerimaan tenaga PPPK yang disampaikan Forum Guru Honorer, terkait adanya dari mereka yang sudah lama menjadi tenaga honor, tidak mendapat peluang menjadi tenaga PPPK.

Padahal menurut mereka, seharusnya mereka dijadikan sebagai skala prioritas serta dilakukan perekrutan tenaga PPPK secara transparan, sehingga diharapkan kepada Pemkab/Pemko untuk dapat menerima mereka kembali.

Menyikapi hal itu, Pemkab Asahan tetap berupaya mengakomodasi tenaga honorer dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, tapi kelihatannya beban anggaran sangat berat. Jika dipaksakan, ini akan mengganggu belanja daerah yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan.

Sementara itu, perwakilan dari Pemkab Langkat, Labuhanbatu Utara dan sejumlah daerah lainnya juga menyampaikan, bahwa pihaknya juga menghadapi kendala anggaran, sehingga meminta kejelasan aturan agar tidak salah dalam menganggarkan pembayaran tenaga PPPK.

Selain itu, Pemkab Langkat juga menyoroti ketidakseimbangan dalam pengangkatan tenaga PPPK, terutama di sektor pendidikan. Banyak guru honorer di sekolah swasta yang lulus PPPK justru ditempatkan di sekolah negeri, menyebabkan kekurangan tenaga pengajar di sekolah swasta.

Ketua Komisi E DPRD Sumut, Subandi, menekankan bahwa pemerintah daerah harus berhati-hati dalam merekrut tenaga PPPK, sebab di beberapa daerah, lebih dari 50 persen anggaran APBD terserap untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai, yang menghambat pembangunan daerah.

"Kita ingin semua tenaga honorer mendapatkan kepastian, tetapi kita juga harus realistis. Jangan sampai anggaran daerah habis hanya untuk gaji pegawai," kata Subandi yang saat itu menyoroti dugaan permainan dalam seleksi dan penempatan tenaga PPPK, seperti adanya pegawai baru yang ditempatkan di sekolah negeri meskipun sekolah tersebut sudah memiliki guru yang cukup.

Menyikapi persoalan ini, DPRD Sumut akan merekomendasikan ke pemerintah pusat, baik Kemenpan RB dan Menkeu RI di Jakarta, agar daerah mendapatkan kuota PPPK sesuai dengan kemampuan anggaran serta mengusulkan kebijakan agar tenaga honorer yang telah lama mengabdi bisa mendapatkan prioritas tanpa mengorbankan pegawai lain.

Apalagi, kata anggota dewan Budi SE MSi, bahwa PPPK tujuan awalnya untuk kesejahteraan masyarakat dan tentunya harus juga disesuai dengan kebutuhan akan pegawai di daerah serta kemampuan keuangan daerah itu sendiri.(*)