Aliansi Buruh Sumut Unjuk Rasa ke Gedung DPRD SU Tuntut Pemerintah Segera Tangkap Koruptor

Medan(harianSIB.com)
Massa buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Sumut unjuk rasa ke depan gedung DPRD Sumut, Kamis (17/4/2025) menuntut pemerintah segera menangkap para koruptor yang telah merugikan negara dan masyarakat.

Bahkan pengunjuk rasa juga mendesak DPR RI secepatnya mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset, agar oknum pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dapat segera dijebloskan ke terali besi, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Kami juga menuntut pemerintah dan PT Pertamina bertanggung jawab atas dugaan pengoplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini penting, guna memberikan efek jera bagi para pelakunya," teriak massa dalam orasinya.

Dalam pernyataan sikapnya, para buruh menilai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merugikan kalangan pekerja dan mengatakan regulasi tersebut telah memangkas sejumlah hak dan pendapatan buruh dibandingkan undang-undang sebelumnya.

Ditambah lagi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), sehingga kondisi tersebut semakin memperburuk kesejahteraan para buruh.

"Kami bukan anti regulasi, namun sebagai kaum pekerja yang selalu menjadi korban dari berbagai kebijakan pemerintah, kami berhak menuntut kesejahteraan sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945," tegas para pengunjuk rasa.

Aspirasi pengunjuk rasa akhirnya diterima anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Yahdi Khoir dan menyatakan sangat sepakat dengan tuntutan aksi pengunjuk rasa, bahwa pemerintah harus segera menangkap para koruptor.

"Saya sepakat dengan para pengunjuk rasa, agar para koruptor di negeri ini segera ditangkap dan DPR RI harus mengesahkan undang-undang perampasan aset, sebab hal ini sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto," ujar Yahdi.

Aksi ini berlangsung dengan tertib dan diwarnai solidaritas antar pekerja dari berbagai sektor. Mereka sangat berharap, agar pemerintah benar-benar mendengar dan menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.(*).