TPL Harus Tutup !

Medan(harianSIB.com)

Mantan Ketua Umum DPP Forum Kebhinekaan Indonesia Bersatu Ustadz Martono SPd SH meminta masyarakat Sumut jangan memilih lagi 30 orang anggota DPR RI asal Sumut pada Pemilu tahun 2029 mendatang. Pasalnya, tak satupun dari 30 orang tersebut perduli terhadap penderitaan masyarakat petani korban kesewenang-wenangan pihak PT TPL (Toba Pulp Lestari).

Persoalan masyarakat petani dengan PT TPL sudah lama terjadi dan sudah viral, mulai pelanggaran HAM sampai penganiayaan dan puncaknya aksi ribuan masyarakat menyerukan tutup TPL, Senin (10/11) lalu di depan Kantor Gubernur Sumut, Medan.

"Dari beberapa kali kejadian menimpa masyarakat petani yang lahannya bersinggungan dengan konsesi TPL sampai tak satupun anggota DPR RI yang bersuara menandakan mereka perwakilan masyarakat Sumut di Senayan," kata Ustadz Martono kepada wartawan, Rabu (12/11).

Bahkan kata Martono, pada rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI, Ephorus HKBP, tokoh agama lainnya, pihak manajemen TPL dan kelompok pecinta lingkungan hidup, justru anggota dewan perwakilan Provinsi Aceh Muslim Ayub yang lantang menyatakan TPL merusak lingkungan di Tanah Batak.

Baca Juga:

• HKBP Semakin Dekat ke Istana: Menteri HAM RI Tindaklanjuti Laporan Ephorus Terkait Dugaan Pelanggaran HAM oleh PT. TPL

"Padahal ada tiga orang Sumut duduk di Komisi 13, salah seorangnya adalah pimpinan Komisi bahkan ada yang berasal dari Dapil Sumut 2 dimana gejolak paling parah antara petani dan TPL, tapi mereka diam saja," ungkap Ustadz Martono kesal.

Padahal kata Martono, yang memilih anggota DPR RI adalah rakyat. Sebelum duduk mereka berjanji akan membela hak-hak rakyat, kenyataannya ketika masyarakat bersinggungan dengan TPL para dewan tidak ada yang berempati dan memilih diam seribu bahasa. "Hanya anggota DPD RI Pdt Penrad Siagian yang bersuara membela masyarakat, selainnya tidak ada," terangnya.

Pabrik PT TPL Terbakar, Masyarakat Parmaksian dan Porsea Tobasa Panik

Jalan Menuju PT TPL Kupak-Kapik, Diduga Disebabkan Truk Overtonase

Ephorus HKBP: Pemerintah dan Gereja Kiranya Saling Bekerjasama

Cawapres Ma ruf Amin Dijadwalkan Bertemu Ephorus HKBP

Jaksa Agung Sebut Pelanggaran HAM Berat Tak Bisa Diselesaikan Secara Hukum

Ephorus HKBP Pdt Dr Darwin Lumbantobing : Golkar Patut Diapresiasi