Anak Mantan Gubernur Rudolf Pardede Dituduh Peras UMKM, Salomo: Keturunan TD Pardede Tidak Pernah Memeras Orang

Medan(harianSIB.com)

Isu miring menerpa putra mantan Gubernur Sumut Rudolf Pardede, Salomo Tabah Ronald Pardede. Ketua Komisi 3 DPRD Medan itu, dituduh memeras salah satu pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Atas tuduhan tersebut, politisi Gerindra ini membantah.

"Jujur, saya tidak pernah memeras pengusaha UMKM di Kota Medan, seperti yang dituduhkan kepada saya di pemberitaan sejumlah media online," kata Salomo kepada wartawan, Senin (21/4/2025).

Sejak dipercaya menjadi Ketua Komisi 3, Salomo Pardede dan jajarannya gencar melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah tempat hiburan, restoran dan tidak pernah sidak ke UMKM. Tujuannya sidak, kata Salomo, untuk mengingatkan para pengusaha tertib membayar pajak.

"Selama saya menjadi Ketua Komisi 3, saya komitmen bagaimana PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Medan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah naik. Tapi justru ada pihak-pihak yang menuduh saya melakukan pemerasan," ungkapnya.

Tuduhan pemerasan tersebut, kata dia, sangat menyakitkan, karena jadi citra buruk kepadanya. Tapi dia tidak mau mempersoalkannya, namun memberi klarifikasi lewat media kalau dia tidak mungkin melakukan perbuatan tercelah itu.

Dia mengungkapkan, keturunan TD Pardede tidak pernah terdengar melakukan pemerasan. Bahkan ayahnya (Rudolf Pardede) yang pernah menjadi Gubernur Sumut, tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Begitu juga adik-adik dan kakak bapaknya jauh dari terpaan isu yang tidak menyenangkan itu.

"Kehidupan saya dan keluarga sudah cukup, dari gaji sudah bisa memenuhi kebutuhan saya, untuk apa saya memeras-meras orang, apalagi katanya memeras UMKM. Itu tidak masuk akal, apalagi kami tidak pernah menyidak UMKM," tegasnya.

Salomo yang juga bendahara Gerindra Kota Medan ini mengungkapkan, Komisi 3 DPRD Medan bersama OPD sering melakukan sidak ke beberapa hotel besar di Medan saat bulan puasa lalu untuk menindaklanjuti ijinnya.

"Itupun setelah selesai sidak, kami dalam hal ini dari Komisi 3 DPRD Medan langsung menjadwalkan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Medan dan memanggil para pengusaha hotel untuk mempertanyakan terkait ijin dan pajak usahanya untuk mendongkrak PAD Kota Medan sesuai tupoksi kami di Komisi 3 tentang pengawasan," jelasnya.

Disebutkan Salomo, ketika sidak ke tempat-tempat usaha hiburan malam yang besar-besar tetap melibatkan OPD terkait dan Satpol PP, tidak pernah ada yang ditutup-tutupi.

"Ngapain kami sidak ke tempat usaha yang kecil-kecil dalam hal ini mikro, sementara tempat usaha yang besar-besar saja belum semua bisa kami sidak untuk mempertanyakan ijin usahanya. Jadi sekali lagi, semua tuduhan praktik pemerasan yang ditujukan kepada saya, itu tidak benar," tegasnya.

Ditanya apakah ada kemungkinan staf pribadi atau staf Komisi yang melakukan pemerasan tapi mengatasnamakan dirinya? Dia menegaskan tidak pernah menyuruh staf meminta uang kepada pengusaha mikro.

"Kalo ada staf meminta uang kepada pengusaha mikro itu, itukan urusan mereka. Kalau memang mereka benar melakukan pemerasan, saya akan rekomendasikan kepada Sekwan dan pimpinan agar digeser dari Komisi 3 DPRD Medan," tegasnya kesal. (*)