Polrestabes Medan Kerahkan 320 Personel Gabungan Buru Para Preman

Medan(harianSIB.com)

Polrestabes Medan mengerahkan 320 personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk memburu para pelaku aksi premanisme yang meresahkan masyarakat Kota Medan.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan saat memberikan pengarahan kepada personel gabungan di Lapangan Merdeka, Sabtu (10/5/2025) mengatakan, razia premanisme secara besar-besaran ini merupakan instruksi dari pimpinan pusat, baik Presiden RI, Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri dan Mendagri.

"Sebanyak 320 personel gabungan hari ini menyatukan kekuatan untuk memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Saat ini aksi premanisme di Kota Medan menjadi tantangan bagi semua. Serta terjadi keresahan ada sekelompok orang yang mengganggu aktivitas masyarakat untuk melaksanakan kegiatan perekonomiannya yang mencari nafkah bahkan sampai investasi,' ungkapnya.

Gidion menambahkan, kegiatan yang mereka lakukan adalah bentuk-bentuk yang menampakkan atau menonjolkan arogansi, kekerasan dan kesewenang-wenangannya dalam aktivitasnya dengan maksud mencari keuntungan sendiri.

"Tidak jarang aksi yang mereka lakukan menimbulkan keresahan dan rasa cemas di tengah masyarakat. Sehingga menjadi persoalan untuk pergerakan perekonomian maupun dinamika sosial," ujarnya.

Kapolrestabes mengajak semua pihak untuk bergerak, baik dari TNI, Polri, Sat Pol PP serta Dishub masing-masing memiliki sektor pelayanan dan mungkin menerima pengaduan dari masyarakat terhadap persoalan ini.

"Karena itu langkah kita agar bersama-sama kita menyamakan persepsi bahwa kita tidak menjadi bagian dari premanisme. Tetapi kita menjadi bagian dari mengamankan masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman," katanya dengan tegas.

Kombes Gidion mencontohkan, ada beberapa peristiwa yang viral di Medan ini, misanya seseorang yang mengambil HP di konter dengan cara paksa. Lalu ada juga peristiwa meminta top up voucher dengan cara mengancam menggunakan tongkat kayu atau senjata tajam.

"Atau di ruang publik yang lain, di Bandar Selamat dan Sunggal yang memaksa dengan senjata tajam untuk meminta parkir melebihi tarif yang ditetapkan. Atau alih-alih melancarkan lalulintas, tetapi dia menghambat dengan cara meminta uang," jelasnya.

Meski terlihat sepele dan kecil sambungnya tetapi karena itu dilakukan terus menerus kemudian digaungkan, maka seakan-akan menjadi pranata sosial yang buruk untuk Kota Medan.

"Karena itu, kita sama-sama tinggal di Medan, tidak rela Medan dicap menjadi kota preman. Kita tidak rela Medan menjadi Gotham, kota yang penuh dengan kekerasan. Seolah-olah TNI, Polri dan Satpol PP tidak bergerak untuk menghadapinya," terangnya.

Masih kata Gidion, dalam kegiatan ini tidak semata-mata dengan penegakkan hukum dan menghadirkan kewenangan yang dimiliki, tetapi melakukan kegiatan lanjutan berupa patroli dialogis bersama.

"Kita sapa masyarakat, baik yang berdagang atau di konter HP. Mungkin mereka pernah menjadi korban premanisme. Terlebih lagi jika aksi ini mengganggu investasi, tabu buat kita untuk membiarkannya," sebutnya.

Lanjutnya lagi, kegiatan ini juga sebagai momentum dan menyatukan kekuatan agar pergerakan dapat dilihat oleh masyarakat. "Kita siap sewaktu-waktu, jika masyarakat mendapatkan ancaman, hal-hal yang tidak diinginkan bisa melaporkan," katanya.

"Untuk memudahkan masyarakat melakukan pelaporan khusus Polri, telah disiapkan layanan call center 110. Begitu pun dengan rekan-rekan lainnya. Kita buka selebar-lebarnya pengaduan masyarakat soal premanisme. Ini menjadi ibadah buat kita," jatanya mengakhiri.(**)