Akademisi Nilai Penonaktifan Pejabat oleh Gubernur Sumut Berisiko Langgar Aturan ASN

Ia mengingatkan Gubernur Bobby Nasution agar tetap konsisten menjunjung tinggi aturan dan transparansi dalam setiap kebijakan birokrasi. Menurutnya, semangat akselerasi pembangunan tidak boleh mengorbankan prinsip meritokrasi dan profesionalisme ASN.

"Reformasi birokrasi yang sehat hanya bisa terwujud jika kepala daerah tunduk pada regulasi dan menghindari pendekatan subjektif. Birokrasi yang adil, transparan, dan akuntabel harus menjadi pilar utama dalam pelayanan publik," pungkasnya.

Sebelumnya, beberapa pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut diketahui telah dicopot atau mengundurkan diri. Terbaru, Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Ismael P. Sinaga diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran berat. Untuk mengisi kekosongan, Kasatpol PP Sumut Moettaqien Hasrimi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kadisnaker.

Selain itu, Muhammad Rahmadi Lubis SE MM juga disebut mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BKAD) untuk fokus menyelesaikan disertasi doktoralnya. Sebelumnya, Dr. Ilyas S. Sitorus MPd juga mengundurkan diri dari jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika pada Maret 2025 lalu.(**)