Ramah Tamah Bersama Wartawan, Kajati Sumut Harli Siregar: Media Kritis Harus Dibangun !

Medan(harianSIB.com)

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), Dr Harli Siregar SH MHum, menegaskan pentingnya peran media sebagai pilar keempat demokrasi. Menurutnya, media harus mendapat ruang yang sah dalam menyangga kehidupan demokrasi serta berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional.

Hal tersebut diungkapkan Harli Siregar dalam ramah tamah dengan ratusan wartawan/jurnalis media cetak dan digital dari berbagai platform di Sumut, di Aula Lantai 3 Gedung Kejati Sumut Jalan Jend AH Nasution (Jalan Karya Jasa) Medan Johor, Kamis (31/7/2025) malam.

Baca Juga:

• Dasco Soroti Pengibaran Bendera One Piece: Upaya Pecah Belah Jelang 17 Agustus
• Pernah Jadi Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar Terima Cenderamata dari Forwakum Sumut

Media yang kritis, tegas Harli, harus dibangun. Media harus dibangun sebagai kekuatan besar, media harus merdeka, media harus netral tetapi harus diseimbangkan dengan media yang bebas dan bertanggung jawab. Menurutnya, itulah esensi yang diharapkan oleh Undang- Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers itu sendiri.

Di beberapa aturan-aturan terkait dengan kode etik dan seterusnya, dan ketika ia di Kejaksaan Agung, jelas Harli, pihaknya sedang berjuang dengan Dewan Pers terkait bagaimana perlindungan terhadap pers dan jurnalistik.

Baca Juga:

• Media Pilar Keempat Demokrasi, Penting Menjaga Keseimbangan Kekuasaan dalam Demokrasi
• Kondisi Bruce Willis Membuat Hati Tersayat, Tak Mampu Bicara dan Berjalan Lagi

"Untuk itu saya minta supaya kita sama-sama ambil peran sesuai dengan tugas masing-masing. Saya juga di media, saya paham ," tegas Harli.

Harli mengatakan, media kadang-kadang bisa provokatif, sepanjang dia punya data. Kadang- kadang sugesti. Seolah- olah sudah tahu, padahal belum atau atau barangkali mau tahu.

*Dukung Kepastian Hukum Pelaku Usaha

Sebagai putra daerah dan pimpinan institusi satu wilayah, Harli menegaskan komitmennya menjalin kerja sama positif dengan media dan pelaku usaha dalam rangka mendukung penegakan hukum dan pembangunan daerah.