Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Selasa, 17 Februari 2026

Ebenejer Sitorus Kesal Pemerintah Saat ini Terjebak Mencari Objek Pajak Sumber Penerimaan Baru

Firdaus Peranginangin - Selasa, 12 Agustus 2025 15:44 WIB
40 view
Ebenejer Sitorus Kesal Pemerintah Saat ini Terjebak Mencari Objek Pajak Sumber Penerimaan Baru
Foto harian SIB.com/Firdaus
Ebenejer Sitorus SE MM.
Medan(harianSIB.com)

Anggota DPRD Sumut Ebenejer Sitorus SE MM yang juga pengamat ekonomi menilai pemerintah kian terjebak pada fokus sempit, yakni mencari objek pajak baru sumber penerimaan baru sekaligus menghitung potensi penerimaannya, sementara fondasi utama pertumbuhan ekonomi justru terabaikan.

"Stabilitas moneter, reformasi pasar dan deregulasi merupakan tiga pilar penting untuk menciptakan pertumbuhan finansial berkelanjutan. Namun, yang terlihat dalam kebijakan fiskal belakangan ini, hanya pencarian sumber penerimaan pajak untuk rakyat yang menjadi prioritas," ujar Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Selasa (12/8/2025) di DPRD Sumut.

Padahal, ujar politisi Partai Hanura ini, sistem ekonomi dan finansial merupakan indikator kesehatan negara. "Bagaimana investor mau masuk jika nilai tukar tidak stabil?. Pasar produk dan jasa pun tidak efisien, tidak kompetitif, dan kurang transparan," tegasnya.

Dikatakan, deregulasi yang dilakukan setengah hati, menimbulkan ketidakpastian hukum. Salah satu contoh, aturan di bidang lingkungan hidup, yang kerap dianggap pelaku usaha sebagai hambatan paling rumit, tidak efisien, bahkan terkadang tidak masuk akal.

"Janji pemerintah mempermudah perizinan masih sebatas wacana. Setiap kali ada rencana 'perbaikan' regulasi, pelaku usaha justru khawatir akan muncul ketidakpastian baru, bukannya perbaikan yang sesungguhnya," kata anggota dewan Dapil Asahan, Tanjungbalai dan Batubara ini.

Lebih jauh, anggota Komisi E ini mengatakan, ego sektoral para pengambil keputusan juga menjadi sorotan. Banyak kebijakan yang tidak mau diubah meski terbukti keliru di lapangan.

"Tidak ada penalti atau konsekuensi bagi pejabat yang membuat keputusan salah, namun kebijakan tersebut tetap mengikat semua pelaku usaha di Indonesia," tambahnya.

Berkaitan dengan itu, politisi vokal ini mendesak pemerintah kembali menempatkan stabilitas moneter, efisiensi pasar, dan deregulasi nyata sebagai prioritas. Tanpa itu, upaya menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dinilai hanya akan berjalan di tempat.(*).

Editor
: Eva Rina Pelawi
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru