Wakil Ketua DPRD SU Minta Pemprov Sumut Percepat Proses Usulan PPPK Paruh Waktu

Medan(harianSIB.com)

Wakil Ketua DPRD Sumut H Salman Alfarisi Lc MA meminta Pemprov Sumut segera mempercepat proses pengusulan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, sebab keterlambatan yang terjadi saat ini disebabkan oleh kehati-hatian Pemprov Sumut dalam mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

"Kami memahami bahwa kondisi keuangan daerah memang menjadi perhatian, dan tentu kita semua ingin kebijakan yang diambil tetap realistis dan bertanggung jawab," ujar Salman Alfarisi dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (14/8/2025) di DPRD Sumut.

Namun demikian, politisi PKS ini menekankan pentingnya langkah-langkah konkret agar para tenaga honorer yang telah lama mengabdi tidak terus menunggu tanpa kepastian.

"Kalau dilihat, dari sisi pendanaan, pemerintah pusat sudah memberikan dukungan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Ini tentu menjadi ruang bagi Pemprov Sumut untuk melanjutkan pengusulan dengan perencanaan yang matang, tanpa membebani APBD secara langsung," jelasnya.

Menurutnya, solusi bisa diambil dengan melakukan penyesuaian anggaran serta mengacu pada petunjuk teknis yang ada, agar proses berjalan cepat dan sesuai regulasi. Tentunya Pemprov Sumut memberi prioritas pada tenaga honorer yang datanya sudah valid dan terdokumentasi dalam SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).

"Kami ingin kebijakan ini berpihak kepada honorer yang memang telah lama mengabdi dan memenuhi syarat. Ini bagian dari komitmen kita bersama untuk menghadirkan keadilan dan kepastian dalam kebijakan kepegawaian," tambahnya.

Salman juga memastikan DPRD Sumut akan berperan aktif dalam mendorong percepatan proses ini, karena melalui komunikasi yang konstruktif antar lembaga menjadi kunci agar kebijakan bisa dijalankan tepat waktu.

"Kita di DPRD Sumut siap memfasilitasi langkah-langkah yang dibutuhkan sekaligus terus berkoordinasi dengan Pemprov Sumit dan bila diperlukan, menyampaikan aspirasi ini ke tingkat pusat agar dukungan teknis maupun kebijakan bisa segera diperkuat," pungkas Salman.(*).