DPRD SU Gelar Sidang Paripurna Dengar Pidato Presiden Peringati HUT ke-80 Kemerdekaan RI

Medan(harianSIB.com)

Kalangan DPRD Sumut menanggapi pidato Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan akan menindak siapa saja, termasuk jenderal maupun mantan jenderal, yang terlibat dalam membekingi tambang ilegal atau bisnis ilegal lainnya, merupakan sinyal kuat, bahwa komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Sumut Viktor Silaen SE MM, Timbul Jaya Hamonangan Sibarani dan Ketua Fraksi Partai Golkar Aswin Parinduri kepada wartawan, Jumat (15/8/2025) seusai menggelar sidang paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Dewan Erni Aryanti Sitorus, dihadiri Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Wagub Sumut H Surya dalam agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Pernyataan Pak Prabowo tersebut mengirim pesan penting bahwa kekuasaan atau status tidak boleh menjadi tameng untuk melanggar hukum. Jika benar dijalankan secara konsisten, ini akan menjadi langkah monumental dalam memutus mata rantai impunitas yang selama ini menjadi masalah kronis di Indonesia," ujar Viktor Silaen.

Namun, tambah anggota Komisi D ini mengingatkan bahwa tantangan terbesarnya ada pada implementasi. Penindakan terhadap pihak-pihak besar, apalagi yang memiliki jaringan politik dan ekonomi yang kuat, berpotensi menghadapi perlawanan keras.

"Janji ini hanya akan bermakna jika didukung bukti tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar retorika. Publik akan menilai dari konsistensi pemerintah menindak kasus-kasus besar, bukan hanya pelaku di level kecil," tegasnya.

Timbul Jaya Hamonangan juga menilai kebijakan ini akan membutuhkan keberanian politik yang besar, dukungan penuh dari aparat penegak hukum, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang membongkar praktik ilegal.

"Kalau presiden serius, langkah ini bisa menjadi warisan penting yang mengubah wajah penegakan hukum di Indonesia. Tapi kalau tidak, justru akan menjadi bumerang dan menurunkan kepercayaan publik," tambahnya.

Ditambahkan Timbul Jaya Hamonangan, momentum pemberantasan "Serakah Nomics" dan penertiban 1.063 tambang ilegal harus dimanfaatkan sebaik mungkin. "Kesempatan ini bisa membuktikan bahwa hukum di Indonesia benar-benar berlaku sama bagi semua warga negara, dari rakyat kecil hingga elit kekuasaan," pungkasnya.