Ebenejer Sitorus Desak Pemkab Batubara Pasang Palang Pintu Kereta Api di Titik Rawan Kecelakaan di Batubara

Medan(harianSIB.com)
Anggota DPRD Sumut Dapil Asahan, Batubara dan Kota Tanjungbalai Ebenejer Sitorus SE MM mendesak Pemkab Batubara untuk segera memasang palang pintu permanen di perlintasan kereta api di 5 titik rawan kecelakaan di Kecamatan Medang Deras dan Sei Suka, Kabupaten Batubara.

"Di lima titik rawan kecelakaan Kereta Api ini, sudah banyak terjadi kecelakaan merenggut korban jiwa, khususnya jalur Kereta Api Bandar Tinggi-Kwala Tanjung, sehingga Pemkab Batubara perlu melakukan gerak cepat mengatasinya, guna menghindari korban berikutnya," ujar Ebenejer Sitorus kepada wartawan, Sabtu (23/8/2025), melalui telepon di Medan.

Menurut Ebenejer, sejak dioperasionalkannya jalur Kereta Api Bandar Tinggi - Kwala Tanjung tersebut, dalam kurun waktu sejak dioperasionalkannya jalur KAI dimaksud, lebih dari 10 orang mengalami kecelakaan.

"Sebelum direalisasikannya palang pintu permanen, kami minta dengan sangat, agar terlebih dahulu dibuat/dipasang palang sederhana atau manual yang dikelola secara swakarsa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat," ujar Ebenejer Sitorus.

Seperti diketahui, Pemkab daerah
yang bertanggung jawab memasang palang pintu kereta api, bukan PT KAI, sesuai dengan klasifikasi jalan yang melintasi rel kereta api.

"Jika itu berada dipinggir jalan nasional, tanggung jawabnya ada pada pemerintah pusat, sedangkan untuk jalan provinsi tanggung jawabnya ada pada gubernur, dan untuk jalan kabupaten/kota diserahkan kepada bupati/wali kota untuk mengelolanya," tandas Ebenejer.

Berkaitan dengan itu, Ebenejer Sitorus berharap Pemkab Batubara agar langkah cepat dilakukan pemasangan, karena menyangkut keselamatan masyarakat di perlintasan kereta api, perlu secepatnya diprioritas, mengingat jalur kereta kini semakin padat dan risiko kecelakaan juga meningkat.

Di bagian lain penjelasannya, Pemkab Batubara juga didorong untuk memanfaatkan anggaran daerah secara tepat sasaran, mengingat pemasangan palang pintu tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal nyawa manusia yang harus dilindungi.

"Dengan adanya perhatian dari DPRD Sumut serta langkah nyata dari pemerintah daerah, tragedi kecelakaan di perlintasan kereta api dapat ditekan seminimal mungkin. Keselamatan warga harus ditempatkan di atas kepentingan lain, karena setiap nyawa yang melayang akibat kelalaian, kerugian besar bagi keluarga dan daerah.(*)