Dalam Menyikapi Dinamika yang Terjadi Pemerintah Harusnya Proaktif, Bukan Reaktif

Medan(harianSIB.com)

Dalam menyikapi perkembangan situasi dan dinamika yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara akhir-akhir ini, pemerintah harusnya proaktif, bukan justru reaktif.

Hal itu dikatakan Presidium Kongres Rakyat Indonesia (Kornas), Sutrisno Pangaribuan di Medan, Selasa (2/9/2025).

Dikatakan, Indonesia baru saja merayakan HUT ke- 80 dimana setelah upacara diadakan berbagai perlombaan. Dalam pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 lalu, Prabowo dan timnya juga sering merespon berbagai hal dengan "jogetin aja". Maka DPR pasca sidang tahunan, berjoget di senayan, seperti sedang merayakan kemewahan tanpa empati.

Senayan akhirnya sasaran amarah rakyat sebab dianggap tidak peka atas derita rakyat. Pemerintah kewalahan menghadapi kemarahan mahasiswa, buruh, dan rakyat. Saat aksi mahasiswa bersama rakyat di senayan, pengemudi sepeda motor online tergilas kendaraan taktis polisi hingga tewas. Para pejabat pun berbondong- bondong memberi hadiah dan janji, dari rumah hingga sepeda motor.

"Pemerintah sepertinya lupa, bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta. Ada anak- anak bangsa lainnya yang harus mati, meregang nyawa dibakar api. Apa salah mereka hingga harus dibakar sadis oleh saudara sendiri? Pemerintah gagal melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Siapa yang akan memberi rumah, sepeda motor bagi mereka?" kata Sutrisno yang mantan anggota DPRD Sumut itu.

Kematian pengemudi ojek online, lanjut Sutrisno, menampar wajah pemerintah yang tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Jutaan warga negara menjadikan jalan raya sebagai lapangan kerja, yakni sopir: truk, bus, taksi, mobil pribadi, mobil rental, mobil dan sepeda motor online, pengantar makanan dan semua orang yang bekerja di sektor transportasi. Para pekerja di jalan saling berebut, padahal jalan pada hakikatnya bukan lapangan kerja.

"Jalan raya tidak pernah dirancang untuk menjadi lapangan pekerjaan, namun kini jutaan warga negara Indonesia mencari sesuap nasi di jalan. Akibatnya kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Meski demikian pemerintah tidak pernah berdaya mengatur sistem transportasi publik sehingga aksi protes para sopir kerap terjadi," kata Sutrisno.

Pemerintah, menurutnya, gagal mengantisipasi gejolak sosial yang membuat Indonesia terbakar dan berdarah. Pemerintah reaktif seperti pemadam kebakaran. Perangkat intelijen negara, baik TNI, Polri, dan sipil tidak mampu melacak pergerakan rakyat, atau informasi intelijennya tidak digunakan.

"Pemerintah yang proaktif bukan berlomba memberi sepeda motor dan rumah, tetapi segera membuka lapangan kerja baru selain jalan raya. Pemerintah yang proaktif bukan yang rajin minta maaf, tetapi yang mampu memperkirakan setiap aspirasi dan pergerakan rakyatnya. Pemerintah yang proaktif bukan bagi- bagi sembako, tetapi meningkatkan daya beli masyarakat.

"Pemerintah yang proaktif bukan yang berlomba membuat pertemuan eksklusif dengan perwakilan ojek online. Pemerintah yang proaktif pasti mampu mengantisipasi setiap dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah yang proaktif mampu menjamin keamanan dan ketertiban rakyatnya," tegas aktivis yang juga Presidium Pergerakan Rakyat Indonesia Makmur Adil (Prima) itu. (**)