Subandi: Program MBG Bukan Proyek Sosial Tapi Proyek Strategis Nasional Wajib di Sukseskan

Medan(harianSIB.com)

Ketua Komisi E DPRD Sumut HM Subandi SE MM menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan proyek sosial, tapi merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus terus dipacu dan disukseskan agar bisa berjalan sesuai target pemerintah.

"Seluruh dapur penyedia makanan bergizi gratis yang sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) harus segera rampung dan mulai beroperasi penuh," ujar Subandi kepada wartawan, Rabu (10/9/2025) di DPRD Sumut.

Berkaitan dengan itu, katanya, bagi seluruh kader Partai Gerindra yang ikut mendirikan dapur, maupun lembaga dan yayasan di luar kader, perlu didorong secepatnya melakukan operasional, karena target di Oktober ini harus semuanya sudah terealisasi.

Menurutnya, saat ini pemerintah menutup sementara pendaftaran dapur baru, agar perhatian dan energi tidak terpecah, melainkan fokus pada percepatan dapur yang sudah terdaftar, sehingga pencapaian target nasional bisa dikejar.

Subandi mengaku belum mendapatkan data persis di Sumut jumlah dapur secara keseluruhan, Namun, sebulan lalu sudah berdiri 123 dapur, masing-masing dapur rata-rata melayani hingga 3.000 porsi makanan bergizi gratis setiap harinya.

"Sudah banyak dapur yang merealisasikan program tersebut secara rutin. Tapi di tengah pelaksanaan, sempat muncul kendala berupa kesalahpahaman di lapangan. Beberapa pihak menilai MBG hanya sekadar program sosial sehingga dikhawatirkan dapur akan mengalami kerugian atau tidak bertahan lama," katanya.

Sebenarnya, tambah politisi Partai Gerindra ini, MBG ini bukan kerja sosial semata, tapi PSN yang artinya, dalam kondisi apapun, anggarannya sudah disiapkan negara. Jadi tidak ada istilah dapur bisa bangkrut.

Subandi merinci, pemerintah menyiapkan anggaran Rp15.000 per orang per hari. Dari jumlah itu, Rp10.000 murni digunakan untuk bahan makanan bagi anak SD, SMP, dan SMA atau ibu hamil dan ibu menyusui. Kemudian Rp3.000 dialokasikan untuk membayar gaji pekerja, listrik, air, gas, serta transportasi. Sementara Rp2.000 diperuntukkan untuk biaya sewa tempat maupun kebutuhan yayasan.

"Jika dihitung, Rp2.000 operasional dikalikan 3.000 porsi, berarti Rp6 juta per hari. Kalau sebulan ada 22 hari kerja, totalnya Rp132 juta. Artinya jelas ada keuntungan, jadi tidak benar kalau program ini dianggap hanya sosial tanpa profit," ungkap Subandi.

Selain menyasar pelajar, program MBG juga diperuntukkan bagi ibu hamil dan menyusui. Mereka diimbau untuk melaporkan diri ke dapur terdekat agar bisa mendapatkan porsi makanan bergizi setiap harinya.

Lebih jauh, Subandi menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga diminta menyiapkan lokasi sebagai sampel tanah pembangunan MBG. Nantinya, dapur yang dibangun pemerintah itu akan dikelola sesuai mekanisme, dengan dukungan penuh dari anggaran negara.

Dengan skema yang jelas, Subandi optimistis bahwa MBG akan menjadi solusi penting dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat. "Ini bukan sekadar proyek memberi makan, tapi investasi besar untuk masa depan bangsa," pungkasnya.(**).