Jauli Manalu: TGPF Bisa Dibentuk, Tapi Penutupan TPL Bukan Solusi Bijak

Medan(harianSIB.com)

Pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki berbagai persoalan yang dituduhkan kepada Toba Pulp Lestari (TPL) bisa saja dilakukan. Namun, ia menegaskan bahwa langkah menutup perusahaan tersebut bukanlah perkara mudah dan bukan pula solusi yang bijaksana.

"Pembentukan TGPF tentu bisa dilakukan jika memang dibutuhkan untuk mengusut berbagai dugaan yang muncul. Tapi untuk menutup perusahaan, tidak semudah itu. Harus kita lihat juga aspek hukum dan kontrak yang telah disepakati sebelumnya," ujar Jauli Manalu SH, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemantau Pembangunan dan Aset (LPPAS) Republik Indonesia (RI) kepada SIB, Kamis (18/9).

Baca Juga:

• Jauli Manalu: TGPF Bisa Dibentuk, Tapi Penutupan TPL Bukan Solusi Bijak

Jauli mempertanyakan mengapa isu-isu terkait keberadaan TPL baru sekarang kembali dipermasalahkan secara masif. Ia menyebut, sejak awal pendirian perusahaan ini sudah melalui prosedur yang legal dan disetujui oleh pemerintah.

"Kenapa sekarang diributkan? Kenapa tidak sejak awal ketika perusahaan ini berdiri? Kan dari dulu sudah ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Jauli Manalu yang juga advokat juga menyinggung soal kontribusi sosial yang telah diberikan oleh TPL kepada masyarakat setempat. Menurutnya, masyarakat di sekitar operasional TPL selama ini juga menerima berbagai bentuk bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kalau bicara soal dampak, kita juga harus jujur melihat bahwa masyarakat di sana mendapat manfaat, termasuk dari CSR perusahaan. Tidak sedikit fasilitas dan bantuan sosial yang berasal dari program CSR ini," katanya.

Terkait wacana penutupan perusahaan, Jauli mengingatkan bahwa hal tersebut justru bisa menimbulkan masalah baru yang lebih besar, termasuk potensi pemutusan hubungan kerja bagi ribuan karyawan.

"Kalau perusahaan ditutup, dampaknya luas. Ada ribuan karyawan yang akan kehilangan pekerjaan. Ini harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai penyelesaian satu masalah malah menimbulkan masalah baru yang lebih besar," tegasnya.

Jauli menegaskan bahwa jika memang ada dugaan pelanggaran atau ketidakberesan dalam operasional TPL, maka jalur hukum adalah mekanisme yang tepat untuk menyelesaikannya.

"Kalau ada masalah, kita selesaikan dengan hukum. Bukan langsung menutup perusahaan. Negara kita ini negara hukum. Semua harus melalui proses yang sah dan adil," pungkasnya.

Perlu diketahui bahwa polemik TPL kembali mencuat setelah sejumlah elemen masyarakat adat dan pegiat lingkungan menuduh perusahaan melakukan perusakan lingkungan dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Namun sejauh ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah maupun lembaga hukum terkait pelanggaran berat yang bisa menjadi dasar penutupan operasional perusahaan. (**)

Jauli Manalu: TGPF Bisa Dibentuk, Tapi Penutupan TPL Bukan Solusi Bijak

Romein Manalu: Kerusakan Lingkungan Danau Toba Bukti Adanya Kekerasan terhadap Alam

Mendesak Dilakukan Sidang Rakyat Terkait PT TPL

Komisi XIII DPR Bentuk TGPF Sebaiknya Libatkan Tokoh Agama dan LSM

Terkait Dugaan Pelanggaran HAM PT TPL, Bupati Simalungun Tegaskan Silahkan Diselidiki

PT TPL Harus Ditutup