Gubernur Tegaskan Razia Plat Non-BK di Langkat Bukan Sentimen ke Satu Daerah

Gubernur menegaskan, mulai tahun 2026, semua perusahaan yang beroperasi di Sumut wajib menggunakan kendaraan berplat BK atau BB untuk aktivitas pengangkutan hasil produksi mereka.

"Langkah ini sudah diterapkan juga di provinsi lain seperti Riau, Jawa Barat, dan Kalimantan Tengah. Jadi ini bukan kebijakan sepihak, melainkan langkah yang adil dan terbukti efektif," tambahnya.

Bobby juga mengungkapkan Pemprov Sumut telah menggratiskan biaya balik nama kendaraan operasional perusahaan untuk mendorong percepatan peralihan pelat kendaraan.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga menegaskan bahwa kendaraan dari luar daerah yang hanya melintas tidak menjadi sasaran kebijakan ini. Kebijakan ini fokus pada kendaraan milik perusahaan yang beroperasi secara tetap di Sumut, namun belum menyumbang pajak ke daerah.

"Kami tidak melarang kendaraan dari luar melintas. Tapi kalau perusahaan beroperasi di sini, menggunakan fasilitas jalan kita, wajar jika kontribusinya juga masuk ke Sumut," tegasnya.

Penjelasan tersebut disampaikan Gubernur menanggapi sorotan dari berbagai tokoh di Jakarta dan Medan, terkait adanya razia oleh Gubernur Sumut di Langkat tehadap truk ber plat non BK.(*)

Razia 5 Tempat Hiburan Malam di Medan, 38 Pengunjung Negatif Narkoba

Razia di Capital Building Medan, 33 Pengunjung Dites Urine Negatif

Polrestabes Medan Razia 3 Lokasi THM

Razia Besar di Binjai Timur, 20 Penghuni Kos Terbukti Positif Narkoba

Razia Lapas Sibolga, Tak Ditemukan Barang Terlarang

Gadis Langkat 8 Bulan Ditahan di Malaysia, Gagal Dijadikan PSK